LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto melaksanakan salat Idulfitri bersama masyarakat di Masjid Darussalam, kawasan hunian sementara (huntara), Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Sabtu (21/03/2026) bertepatan dengan 1 Syawal 1447 Hijriah.Setibanya di lokasi, Presiden bergabung bersama sekitar 1.300 jemaah untuk mengikuti rangkaian ibadah yang diawali dengan takbir dan tahmid. Suasana khidmat dan penuh kebersamaan terasa sejak awal pelaksanaan ibadah di lingkungan masjid yang berada di kawasan hunian tersebut.Salat Idulfitri dimulai pada pukul 07.30 WIB dengan imam Tengku Junaidi. Usai pelaksanaan salat, kegiatan dilanjutkan dengan khotbah Idulfitri yang disampaikan oleh Zulkhaizir.Dalam khotbahnya yang bertema “Makna Idulfitri sebagai Wadah Menyatukan Hati, Menguatkan Negeri dalam Iman dan Taqwa (Pascabencana Alam)”, khatib mengajak jemaah untuk menjadikan Idulfitri sebagai momentum bangkit dari duka, memperkuat kesabaran dan tawakal dalam menghadapi musibah, serta mengambil hikmah dari setiap ujian yang dihadapi.Khatib juga menekankan pentingnya mempererat ukhuwah dan silaturahmi sebagai kekuatan sosial dalam menghadapi masa pemulihan pascabencana, serta menjadikan doa dan istighfar sebagai penguat dalam menghadapi kesulitan.Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan halalbihalal antara Presiden dan seluruh jemaah Masjid Darussalam, yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk mempererat silaturahmi sekaligus menunjukkan kedekatan antara pemerintah dan masyarakat.Pada kesempatan yang sama, turut dilakukan penyerahan bantuan secara simbolis kepada perwakilan warga berupa perlengkapan ibadah, Al-Qur’an, dan pakaian. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat huntara dan warga sekitar, dengan total paket yang disiapkan mencapai sekitar 7.000 paket.Kehadiran Presiden di Aceh Tamiang pada hari yang fitri ini bukan sekadar simbol, melainkan wujud nyata bahwa negara hadir menguatkan, mendampingi, dan memastikan rakyatnya tidak berjalan sendiri dalam menghadapi masa sulit.

LensaDaily - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau hunian sementara (huntara) Asrama Haji Pinangsori, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Minggu 15 Februari 2026. Kunjungan ini juga menyerahkan bantuan untuk para korban bencana Sumatera, terutama warga Tapanuli Tengah."Hari ini saya datang bersama kapolri dan rombongan menyerahkan sebagian bantuan untuk masyarakat di sini. Mungkin tidak seberapa tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat di sini," kata Siti Hediati Hariyadi.Lebih lanjut, wanita yang akrab disapa Titiek itu pun mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang segera membantu dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat terdampak bencana, salah satunya membangun hunian sementara (huntara)."Mudah-mudahan ini bisa membantu sedikit meringankan beban karena rumahnya terdampak bencana. Mudah-mudahan nanti bisa dibangun huntap yang lebih baik lagi buat para korban musibah," ujarnya.Selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada aparat TNI-Polri yang sejak hari pertama musibah sudah membantu masyarakat di lapangan."Saya lihat dari hari pertama sudah turun ke lumpur-lumpur untuk membantu masyarakat, mengeluarkan kayu dan lumpur yang ada di rumah dan juga membawa makanan dan perlengkapan untuk masyarakat," katanya.Ia juga mengapresiasi langkah Polri yang mengerahkan alat water treatment untuk korban bencana yang membutuhkan pasokan air bersih. Menurutnya, langkah ini menjadi salah satu meringankan beban para korban bencana."Makasih pak Kapolri tadi saya lihat ada mobile water treatment. Jadi dari air sungai, air payau bahkan air laut bisa disuling ditreatment bisa jadi air bersih yang siap diminum. Ini mobile keliling ke daerah-daerah sehingga meringankan masyarakat yang membutuhkan air bersih. Mudah-mudahan mobilnya bisa banyak lagi bisa untuk daerah yang lainnya," ujarnya.Dalam kesempatan ini, Titiek menyampaikan keprihatinan dan duka cita yang mendalam atas bencana yang terjadi di tiga provinsi di Sumatera, terutama di daerah Tapanuli Tengah."Mudah-mudahan diberi kekuatan lahir batin dalam menghadapi cobaan ini dan bencana tidak datang lagi dan semua masalah di sini bisa teratasi," ucapnya.Sebagai informasi, huntara di Asrama Haji Pinangsori terdiri dari 56 unit kamar dengan jumlah pengungsi sebanyak 154 jiwa. Huntara ini akan dilengkapi tandon air, MCK dan sumber air bersih.Selain itu, Polri juga menyerahkan bantuan 16 truk yang berisi paket sembako, peralatan sekolah, peralatan pertanian, peralatan ibadah, bahan material hingga hand traktor.

LensaDaily - Hunian sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Utara (Sumut) sebanyak 402 unit yang tersebar di tiga kabupaten/kita diresmikan Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian. Huntara di Sumut ini tersebar di Kabupaten Tapanuli Selatan 250 unit, Tapanuli Utara 40 unit, dan Tapanuli Tengah 112 unit.Peresmian Huntara untuk Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Tapanuli Tengah (Tapteng), dan Tapanuli Utara (Taput) tersebut dipusatkan di lokasi Huntara Desa Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, Tapsel, Kamis 5 Februari 2026. Saat ini, Huntara tersebut telah ditempati masyarakat terdampak bencana sambil menunggu selesainya pembangunan hunian tetap (Huntap) oleh pemerintah.Ketua PRR Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa selain di Sumut, sebagian besar Huntara di sejumlah kabupaten terdampak bencana di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat juga telah dihuni warga. Menurutnya, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran serta skema bantuan, baik untuk hunian perorangan maupun perumahan.Adapun skema bantuan tersebut, kata Mendagri, yakni bantuan perbaikan rumah rusak ringan, sedang, dan berat dengan besaran mulai dari Rp15 juta, Rp30 juta hingga Rp60 juta per rumah. Sementara bagi penduduk yang kehilangan rumah (hanyut), pemerintah akan membangunkan hunian tetap melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk perorangan, atau Kementerian PKP untuk perumahan."Saya minta pemerintah daerah (kabupaten/kota) untuk mendata dengan jelas (validasi) siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan (spesifikasi). Jadi harus jelas, karena ini uang negara," jelas Tito Karnavian yang turut didampingi Kepala BNPB Suharyanto dan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution.Selain meresmikan Huntara, Mendagri juga menyerahkan secara simbolis bantuan dana tunggu hunian (DTH) bagi warga terdampak bencana. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang memilih tinggal di rumah kontrakan, dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan, ditambah uang lauk pauk sebesar Rp15 ribu per hari per orang.Senada dengan itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut memberikan perhatian serius terhadap kondisi warga terdampak bencana. Bahkan sejak akhir November 2025, dirinya telah beberapa kali mengunjungi sejumlah titik lokasi pengungsian dan menjadikan upaya penanganan pascabencana sebagai prioritas."Kita mempersiapkan dananya untuk mendukung program pemerintah pusat dalam penanganan pascabencana, seperti pembangunan hunian tetap. Jika belum ada lahannya, kami Pemerintah Provinsi akan menyiapkannya dengan anggaran provinsi," jelas Gubernur.Selain itu, Bobby Nasution menyebutkan bahwa Pemprov Sumut menargetkan pengosongan seluruh posko pengungsian dan memindahkan masyarakat terdampak ke hunian yang lebih nyaman dan layak sembari menunggu proses pembangunan Huntap, selambatnya pada pekan ketiga Februari."Kami juga sepekan lalu, sudah sepakat untuk seluruh posko pengungsian, tidak ada lagi pengungsi, sebelum puasa atau selambatnya sebelum Hari Raya Idulfitri. Bahkan kalau perlu kita bisa mencari hotel yang bisa disewa per bulan, untuk menampung bila masih ada warga di pengungsian. Paling tidak mereka bisa menjalankan ibadah puasa dalam kondisi lebih baik," ungkap Gubernur.Ia juga mengapresiasi kekompakan dan kerja keras para kepala daerah di wilayah terdampak yang terus berupaya memastikan masyarakat mendapatkan bantuan hingga kehidupannya menjadi lebih baik.Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Gubernur Bobby Nasution turut mendampingi Mendagri meninjau kondisi hunian tetap (Huntap) yang telah dihuni warga terdampak bencana di Kecamatan Angkola Selatan.Hadir dalam kegiatan itu antara lain Kepala BNPB Suharyanto, Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu, serta sejumlah pejabat lainnya. Turut mendampingi Gubernur, para pimpinan OPD terkait.

LensaDaily - Pemerintah terus mempercepat pemulihan serta menyiapkan langkah-langkah strategis pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Lebih dari 50 persen kabupaten/kota terdampak telah beralih dari fase tanggap darurat ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi.Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk terus mengerahkan seluruh sumber daya guna mempercepat penanganan pascabencana. “Sekali lagi kami tegaskan bahwa Bapak Presiden memerintahkan seluruh jajaran kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah terus mengerahkan segala daya upaya untuk percepatan penanganan pascabencana,” ujar Pratikno dalam keterangan pers pemulihan dan rencana strategis pascabencana di Posko Terpadu Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin 29 Desember 2025.Pada kesempatan tersebut, Pratikno mewakili pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana, mulai dari masyarakat, relawan, aparat, aparatur sipil negara (ASN), hingga para pekerja lapangan.“Ini adalah kunci utama kegotongroyongan ini untuk memulihkan Sumatra,” ungkapnya.Pratikno menjelaskan bahwa lebih dari separuh kabupaten/kota terdampak telah beralih dari fase tanggap darurat ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Aceh, tujuh kabupaten/kota telah memasuki fase transisi, sementara sebelas kabupaten/kota masih memperpanjang masa tanggap darurat. Di Sumatra Utara, delapan kabupaten/kota telah memasuki fase transisi dan delapan lainnya masih berada dalam status tanggap darurat. Adapun di Sumatera Barat, sepuluh kabupaten/kota telah memasuki fase transisi dan tiga kabupaten/kota masih berada dalam fase tanggap darurat.“Daerah yang melakukan perpanjangan status tanggap darurat tersebut, ini dimaksudkan bertujuan agar daerah benar-benar siap masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi,” jelas Pratikno.Terkait pemulihan infrastruktur dasar, pemerintah terus menambah dan memperluas pengoperasian genset, mobil penjernih air, truk tangki, sumur siap pakai, toilet darurat, serta jaringan komunikasi yang telah kembali normal di 14 kabupaten/kota.“Untuk daerah yang belum pulih, ditambahkan Starlink, kami saat ini menambah 280 unit, dan bersamaan dengan itu percepatan pemulihan jaringan komunikasi terus dilakukan,” ucap Pratikno.Di bidang kesehatan, pemerintah terus mengirimkan tenaga relawan kesehatan, mulai dari dokter spesialis, dokter umum, hingga calon dokter internship, khususnya ke daerah-daerah terisolasi, dengan fokus layanan kesehatan dasar, bedah minor, dan pemulihan trauma.Pratikno juga menyampaikan bahwa saat ini seluruh rumah sakit umum daerah (RSUD) telah kembali beroperasi meskipun sebagian belum berjalan secara penuh, serta dari total 867 puskesmas yang terdampak, kini hanya tersisa delapan puskesmas yang masih dalam tahap pemulihan.Sementara itu, menjelang dimulainya kegiatan pembelajaran pada 5 Januari 2026, pemerintah memastikan kesiapan sektor pendidikan meski terdapat sekitar 3.700 sekolah terdampak, dengan sekitar 3.100 sekolah mengalami kerusakan berat.“Target kita adalah pada tanggal 4 Januari sudah selesai. Namun, memang masih akan ada proses belajar mengajar yang dilakukan di tenda, yaitu sebanyak 54 sekolah,” ujarnya.Terkait hunian sementara dan hunian tetap, Pratikno menyampaikan bahwa hingga 28 Desember 2025, pembangunan huntara di tiga provinsi telah dimulai dan sebagian telah selesai dengan total 1.050 unit, di mana sebanyak 450 unit dibangun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama daerah, sedangkan 600 unit lainnya dibangun oleh Danantara beserta jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).Adapun pemulihan aktivitas ekonomi terus dilakukan melalui percepatan operasional pasar tradisional. Di Aceh, dari 112 pasar terdampak, 18 pasar telah beroperasi penuh. Di Sumatera Utara, 46 dari 47 pasar terdampak telah kembali beroperasi. Sementara di Sumatera Barat, dua dari tiga pasar terdampak telah mulai beroperasi.“Pemerintah akan terus mempercepat kembali aktifnya pasar-pasar tradisional ini melalui penataan infrastruktur, pembersihan, dan juga dukungan keterlibatan dari KL-KL (kementerian/lembaga) yang terkait,” pungkas Pratikno.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan sementara atas Hak Guna Usaha (HGU) di sekitar area relokasi penyintas banjir di Sumatra, untuk memfasilitasi kebutuhan lahan pembangunan hunian sementara."Kalau perlu, HGU-HGU, bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting, lahan harus ada," ujar Presiden Prabowo, Senin 8 Desember 2025.Ia mengatakan, bahwa pemerintah harus segera menyediakan lahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.Instruksi itu muncul setelah Kepala BNPB Suharyanto melaporkan bahwa salah satu hambatan mendesak dalam percepatan pembangunan huntara di sekitar wilayah bencana yang telah pulih, adalah ketersediaan lahan dari pemerintah daerah.“Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, Pak Presiden. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama,” ujar Kepala BNPB.Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara wajib menemukan solusi cepat.“Saya kira lahannya harusnya ada. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua K/L, terutama ATR, kehutanan, ATR-BPN dicek semua,” kata Presiden Prabowo.Dalam penjelasannya, Kepala BNPB menyampaikan bahwa huntara dirancang untuk menjadi tempat tinggal yang jauh lebih layak dibanding tenda-tenda pengungsian. Setiap unit diperuntukkan bagi satu keluarga.“Luasnya tipe 36, Pak Presiden. Delapan kali lima. Daripada mereka tinggal di tenda, lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara,” ungkap Kepala BNPB.Terkait detail spesifikasi dan biaya konstruksi, Kepala BNPB menyebut harga yang perlu ditanggung pemerintah berkisar Rp30 juta per unit hunian sementara. Bangunan itu akan dilengkapi dengan WC dan kamar mandi, di dalam hunian.Kepala BNPB juga menjelaskan bahwa huntara dirancang digunakan maksimal satu tahun sebelum warga dipindahkan ke hunian tetap (huntap). Namun, proses pemindahan itu bisa lebih lama bila ketersediaan lahan terhambat.