LensaDaily - Pemerintah semakin serius mendorong kemajuan ekonomi desa melalui penguatan koperasi. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi terhadap pendirian Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Margorejo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.Dalam kunjungan kerjanya pada Selasa (6/5), Bima menilai bahwa Desa Margorejo menghadirkan model sinergi yang unik dan patut dijadikan contoh bagi daerah lain. Ia menyatakan bahwa kolaborasi antara BUMDes dan Kopdes yang terbentuk melalui Musyawarah Desa (Musdes) mampu menjadi kekuatan baru dalam pembangunan ekonomi lokal.Menurutnya, terdapat tiga skema pendirian Kopdes Merah Putih yang sedang dikembangkan. Pertama, membentuk koperasi dari awal. Kedua, mengembangkan koperasi yang sudah ada. Ketiga, merevitalisasi koperasi yang selama ini tidak aktif. Ketiga skema tersebut memerlukan sinergi kuat dengan BUMDes agar bisa berjalan optimal dan berkelanjutan.Unit Usaha Potensial Jadi Daya UngkitDalam tinjauan langsung di lapangan, Bima menemukan berbagai potensi usaha yang bisa dikembangkan oleh Kopdes dan BUMDes di Desa Margorejo. Mulai dari sektor peternakan, perikanan, penggilingan padi, pengolahan sampah, hingga hasil laut seperti rajungan dan ketahanan pangan berbasis lokal. Semua potensi tersebut dinilai sangat prospektif jika dikelola secara profesional.Untuk menunjang hal itu, pemerintah akan memberikan pelatihan manajemen usaha kepada para pengurus koperasi melalui kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta dinas terkait di daerah. Bima menegaskan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan kunci sukses pengelolaan unit usaha koperasi di tingkat desa.Tak hanya pelatihan, pemerintah juga menyiapkan dukungan dalam bentuk permodalan. Saat ini, mekanisme penyaluran bantuan tengah dirancang agar tepat sasaran. Diperkirakan, setiap koperasi akan memperoleh bantuan modal usaha sebesar Rp5 miliar guna mengembangkan unit usahanya secara berkelanjutan.Pemerintah Dorong Replikasi di Daerah LainLangkah Desa Margorejo yang mengintegrasikan Kopdes dan BUMDes mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Bima berharap model ini bisa direplikasi oleh desa-desa lain di seluruh Indonesia, agar semangat kemandirian dan pemberdayaan ekonomi desa benar-benar terwujud dari akar rumput.Melalui sinergi antarlembaga di tingkat desa, pemerintah yakin bahwa pembangunan berbasis potensi lokal akan lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Model seperti ini juga menjadi langkah strategis dalam mempercepat transformasi ekonomi desa menuju kemandirian yang berkelanjutan.Reporter : Mulyadi Muis

LensaDaily - Dalam suasana hangat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Maluku Utara (Malut) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, pesan penting datang dari Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan arahan strategis secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, menegaskan pentingnya dukungan penuh pemerintah daerah terhadap berbagai program unggulan nasional.“Program strategis nasional seperti swasembada pangan, makan bergizi gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan, serta pembangunan sekolah rakyat adalah prioritas yang perlu segera diakomodasi dalam perencanaan daerah,” tegas Mendagri.Program-program tersebut merupakan bagian dari Asta Cita, visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia yang lebih mandiri, inklusif, dan sejahtera. Mendagri menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam memastikan program-program ini tidak hanya menjadi wacana, melainkan terlaksana secara konkret di lapangan.Khusus untuk Maluku Utara, potensi sumber daya alam yang luar biasa—dari tanah subur hingga laut yang kaya hasil tangkapan—memberikan peluang besar bagi suksesnya program swasembada pangan. “Kuncinya adalah terobosan kreatif, kerja sama lintas sektor, serta komunikasi aktif dengan kementerian dan lembaga terkait,” ungkap Tito Karnavian.Musrenbang kali ini menjadi panggung strategis untuk menyelaraskan visi pembangunan antara pusat dan daerah. Forum ini, menurut Mendagri, bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi menjadi wahana penyatuan arah pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Visi dan misi gubernur, bupati, dan wali kota, hingga aspirasi legislatif daerah, semua perlu dirangkum dalam satu arah kebijakan yang harmonis.“Soliditas adalah kunci,” tambahnya. Ia mengajak semua pihak—tanpa memandang latar belakang politik, suku, atau agama—untuk duduk bersama dalam satu semangat: mewujudkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyambut baik arahan Mendagri dan menegaskan komitmennya dalam menyelaraskan program kerja provinsi dengan arah pembangunan nasional. “Kami sudah bertemu dengan seluruh bupati dan wali kota untuk menyamakan master plan. Program strategis nasional akan sejalan dengan rencana kami di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.Forum ini turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Ketua DPRD Provinsi M. Iqbal Ruray, para bupati dan wali kota, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kehadiran mereka mencerminkan semangat kolektif dalam menapaki jalur pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan.Musrenbang Maluku Utara tahun ini bukan hanya ajang perencanaan. Ia adalah simbol sinergi. Titik temu antara aspirasi lokal dan kebijakan nasional, demi satu tujuan mulia, Maluku Utara yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.Reporter : Mulyadi Muis

LensaDaily - Pada Maret hingga April 2025, berbagai daerah di Indonesia diprediksi mengalami puncak panen komoditas pangan, terutama beras dan jagung. Situasi ini menjadi peluang besar bagi Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang menguntungkan. Jika penyerapan optimal, cadangan pangan nasional dapat terjaga sehingga Indonesia tidak perlu bergantung pada impor.Selain Bulog, Presiden Prabowo Subianto juga berharap koperasi merah putih dapat berperan dalam menyerap hasil panen petani. Koperasi ini dirancang untuk hadir di setiap desa, memungkinkan hasil panen tersimpan dengan baik dan dimanfaatkan saat musim kemarau. Dengan mekanisme ini, kestabilan harga pangan dapat terjaga sekaligus melindungi petani dari praktik tengkulak yang kerap merugikan mereka.Peran Pemerintah Daerah dalam Menyukseskan KebijakanMenteri Dalam Negeri (Mendagri) menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam menyosialisasikan kebijakan ini kepada pemerintah desa. Dengan adanya koperasi merah putih, hasil panen yang sebelumnya kurang terserap akan lebih optimal dan langsung dikelola oleh koperasi tanpa harus bergantung pada perantara yang seringkali merugikan petani.Mendagri juga menyoroti dampak ekonomi terkini, di mana Indonesia mengalami deflasi secara year on year (YoY) sebesar 0,09 persen. Sementara itu, inflasi pada sektor makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 2,25 persen. Angka ini menunjukkan bahwa harga komoditas masih mengalami kenaikan sehingga petani, nelayan, dan industri tidak terdampak secara signifikan.Selain itu, harga komoditas yang diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 12,08 persen. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan diskon 50 persen bagi pengguna listrik yang diberikan pemerintah. Kebijakan ini memberikan dampak positif dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.Melalui langkah strategis ini, diharapkan kesejahteraan petani meningkat, ketahanan pangan nasional terjaga, dan harga pangan tetap stabil. Peran aktif Bulog, koperasi merah putih, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam menyukseskan program ini.Reporter : Mulyadi Muis

LensaDaily - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjadi pembicara pada retret kepala daerah di Magelang pada selasa malam (25/2).Kepada kepala daerah kapolri menitik beratkan  bahwa Kemajuan bangsa Indonesia ditentukan oleh beragam aspek, salah satunya melalui stabilitas keamanan di suatu daerah. Kapolri juga menuturkan, Polri terus berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi, melanjutkan investasi dan industrialisasi, hingga menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).“Oleh karena itu, aparat penegak hukum dan penanganan terhadap hal-hal yang meresahkan masyarakat tentunya menjadi perhatian kami, karena ini berdampak kepada investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri,” ujarnya Kapolri.Penanganan berbagai macam konflik sosial yang terjadi di lingkup masyarakat juga menjadi fokus utama Polri, termasuk juga berbagai kasus kriminal hingga judi online. Dirinya berharap, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah akan mampu mengatasi persoalan kamtibmas dengan komprehensif.“Oleh karena itu, mari kita sama-sama bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan pemerintah pusat, dengan TNI-Polri, dengan kementerian lembaga yang ada, dan seluruh elemen yang ada untuk bersama-sama bisa membangun, mewujudkan tujuan nasional kita,” imbuhnya.Dalam retret kali ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto juga memberikan pemahaman sikap antikorupsi yang perlu dimiliki oleh kepala daerah. Pasalnya mereka memiliki tanggung jawab besar kepada rakyat, khususnya dalam memacu pertumbuhan ekonomi, perdagangan, hingga swasembada pangan. Untuk itu, dirinya mewanti-wanti kepala daerah agar mampu menjaga nama baik bangsa dan negara.Setyo mengingatkan, jabatan kepala daerah bukan jabatan seumur hidup, semua akuntabilitas harus dilakukan. Ia berharap, kepala daerah mampu melaksanakan kinerjanya dengan baik serta patuh terhadap peraturan yang berlaku.“Saya berharap semuanya yang baik menjadi lebih baik. Yang patuh menjadi lebih patuh, yang hormat menjadi lebih hormat, yang menghargai terhadap atasan, presiden, pimpinan, siapa pun bisa lebih baik lagi,” ujarnya.Ketua KPK mengingatkan kepala daerah bahwa kekuasaan dapat menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi. Ia juga meminta kepala daerah agar tidak tergiur dengan politik balas budi. Agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terhindar dari dari masalah hukum dikemudian hari.Reporter : Mulyadi Muis

LensaDaily - Sebelum dilaksanakannya pelantikan kepala daerah serentak pada 20 Februari 2025, terlebih dahulu sebanyak 239 kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 menjalani pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Minggu (16/2).Dikutip dari lensaberitajakarta.com, terlihat sejumlah kepala daerah mulai berdatangan sejak pukul 08.00 WIB dan langsung melakukan registrasi. Terdapat enam meja registrasi yang dikelompokkan berdasarkan wilayah, dan pemeriksaan dibagi dalam tiga sesi.Untuk sesi pertama berlangsung pukul 08.00–10.00 WIB, sesi kedua pukul 10.00–12.00 WIB, dan sesi terakhir pukul 13.00–15.00 WIB.Sementara, 242 kepala daerah lainnya akan  dilakukan pemeriksaan kesehatan pada Senin (17/2). Total 481 kepala daerah dan wakil akan mengikuti pemeriksaan selama dua hari.Pantauan awak media, sejumlah kepala daerah yang hadir dalam sesi pertama antara lain Bupati Pakpak Bharat terpilih Franc Bernhard Tumanggor, Bupati dan Wabup Karo terpilih Antonius Ginting dan Komando Tarigan, serta Bupati dan Wabup Nias terpilih Sokhiatulu Laila dan Yusuf Nache.Selain itu, sejumlah gubernur terpilih juga tampak hadir, termasuk Gubernur Sumatera Selatan terpilih Herman Deru dan Gubernur Jambi terpilih Al Haris."Alhamdulillah, yang penting hari ini adalah Bupati, Wali Kota se-Sumatera Selatan dan wakilnya yang terpilih semua terdata hadir di sini. Saya sebagai gubernur terpilih bangga dengan kedisiplinan dari bupati dan wali kota terpilih beserta wakilnya ini," ujar Herman Deru.Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih yang HadirPada hari pertama, pemeriksaan kesehatan juga diikuti oleh beberapa pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih, di antaranya:Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Utara: Bobby Nasution-SuryaGubernur-Wakil Gubernur Jakarta: Pramono Anung-Rano KarnoGubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah: Ahmad Luthfi-Taj YasinNantinya, selain pemeriksaan kesehatan, seluruh kepala daerah dan wakilnya diwajibkan mengikuti gladi kotor pelantikan pada 18 Februari 2025 pukul 07.00 WIB. Kemudian, gladi bersih akan dilaksanakan  19 Februari 2025 pukul 07.00 WIB di Istana Negara, Jakarta.****(Jakarta)