LensaDaily - Sebanyak 365 keluarga korban banjir di Sumatera Utara (Sumut) menerima santunan dari Kementerian Sosial dengan total nilai mencapai Rp5,4 miliar. Penyerahan santunan ini diserahkan langsung Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) secara simbolis kepada 13 keluarga korban.Penyerahan santunan ini di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 1 Deli Serdang, Sumatra Utara, Sabtu 31 Januari 2026, sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi masyarakat terdampak bencana. Saat ini, proses penyaluran dilakukan dari hasil asesmen pemerintah daerah yang segera diusulkan oleh bupati dan wali kota setempat.“Masing-masing ahli waris menerima santunan sebesar lima belas juta rupiah,” ujar Mensos, Gus Ipul.Selain korban meninggal, korban luka berat menerima santunan Rp5 juta. Mensos menegaskan santunan merupakan bagian skema bantuan pemerintah pasca bencana.Penyaluran dilakukan bertahap sejak tanggap darurat hingga pemulihan. Kebijakan bantuan mengikuti arahan Presiden, Prabowo Subianto.Sebelumnya, Kemensos juga menyalurkan santunan kepada lebih dari dua ratus ahli waris di Aceh Utara. Penyaluran dilakukan setelah penetapan ahli waris oleh kepala daerah setempat.Memasuki fase pascakedaruratan, Kemensos menyiapkan bantuan lanjutan bagi keluarga terdampak. Bantuan meliputi isian rumah bagi keluarga dengan rumah rusak berat dan sedang.“Bantuan isian rumah sebesar tiga juta rupiah per keluarga,” ujar Mensos. Kemensos juga menyalurkan bantuan pemberdayaan ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga.Selain itu, diberikan jaminan hidup Rp450 ribu per orang. Jaminan hidup diberikan selama tiga bulan sesuai jumlah anggota keluarga. Mensos memastikan seluruh bantuan disalurkan melalui pendataan berlapis.Data berasal dari BNPB dan ditetapkan kepala daerah setempat. Data diverifikasi forkopimda dan direkomendasikan pemerintah provinsi.Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Dukcapil melakukan verifikasi lanjutan. Bantuan disalurkan melalui Bank Himbara atau PT Pos Indonesia.Mensos menegaskan penanganan bencana merupakan kerja lintas sektor. Penanganan melibatkan BNPB, kementerian, TNI, Polri, BUMN, dan pemerintah daerah.

LensaDaily - Pendataan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap kerusakan rumah warga yang terdampak bencana banjir dan longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat mencapai sebanyak 213 ribu unit. BNPB akan menyiapkan biaya perbaikan kerusakan rumah warga terdampak bencana banjir dan longsor tersebut.Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, total kerusakan rumah akibat rangkaian bencana di Sumatra mencapai sekitar 213 ribu unit. Data tersebut disampaikan berdasarkan laporan terbaru yang diterima pemerintah pusat dan bersifat dinamis.“Kepala BNPB barusan menyampaikan data yang paling terbaru, karena memang ini datanya bergerak dinamis. Sehingga, total rumah yang terdampak itu lebih kurang 213.000,” ujar Mendagri, di Aceh Tamiang, Kamis 1 Desember 2026.Ia menjelaskan, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan memberikan bantuan biaya perbaikan rumah. Nantinya bantuan akan diberikan sesuai dengan tingkat kerusakan.Rumah dengan kategori rusak ringan akan mendapat bantuan Rp15 juta, sementara rusak sedang sebesar Rp30 juta. Selain itu, Kementerian Sosial juga akan menyalurkan bantuan tambahan untuk kebutuhan rumah tangga dan pemulihan ekonomi warga terdampak.“Data ini juga digunakan Kemensos untuk memberikan pembiayaan Rp3 juta untuk menambah bantu isi rumahnya. Kursi, tempat tidur yang rusak misalnya, dan untuk ekonominya Rp5 juta,” ungkapnya.Sementara, untuk rumah dengan kategori rusak berat maupun rumah yang hilang, pemerintah akan menyiapkan penggantian hunian. Skema bantuan yang disiapkan meliputi hunian sementara atau pemberian dana tunggu hunian (DTH) bagi warga terdampak.“Dan konsepnya adalah disiapkan hunian sementara atau mereka punya pilihan diberikan juga biaya daftar tunggu. Dana tunggu hunian,” jelasnya.Meski demikian, Tito menegaskan bahwa angka 213 ribu rumah rusak tersebut masih dapat berubah seiring masuknya laporan terbaru dari daerah. Ia meminta pemerintah daerah untuk segera menyampaikan data lapangan secara cepat dan terkoordinasi.

LensaDaily - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri mendorong Kementerian Sosial segera tindaklanjuti atas temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkap sekitar 571.410 penerima bantuan sosial (bansos) terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online (judol).Abidin Fikri, menyampaikan keprihatinan mendalam atas temuan PPATK tersebut sepanjang tahun 2024, dengan total transaksi mencapai Rp 957 miliar. Lebih mencengangkan, lebih dari 100 NIK di antaranya juga terindikasi terlibat dalam pendanaan terorisme, serta sejumlah NIK terkait tindak pidana korupsi.Abidin Fikri menegaskan bahwa temuan ini menunjukkan adanya kelemahan serius dalam sistem penyaluran dan pengawasan bansos. “Bantuan sosial yang seharusnya menjadi jaring pengaman bagi masyarakat rentan justru disalahgunakan untuk aktivitas ilegal seperti judi online, korupsi, hingga pendanaan terorisme. Ini tidak hanya melanggar tujuan bansos, tetapi juga mengkhianati amanah rakyat,” ujarnya dalam rilis yang diterima Parlementaria, Jumat 11 Juli 2025.Dalam keterangannya, Abidin meminta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk segera berkoordinasi intensif dengan PPATK, Kepolisian, dan instansi terkait guna melakukan investigasi menyeluruh terhadap data tersebut. Ia menekankan pentingnya validasi data yang akurat agar tidak ada masyarakat miskin yang menjadi korban akibat penyalahgunaan NIK oleh pihak tak bertanggung jawab.“Kita harus pastikan bahwa sanksi hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar terbukti menyalahgunakan bansos. Jangan sampai masyarakat yang NIK-nya dicatut justru kehilangan hak atas bantuan,” tambahnya.Abidin juga mendesak pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan data kependudukan dan mereformasi mekanisme penyaluran bansos agar lebih transparan dan tepat sasaran. Ia mengapresiasi langkah Kemensos yang mulai menerapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, namun menilai bahwa implementasinya perlu dipercepat dan diawasi ketat.“Komisi VII akan terus mengawal isu ini dan memastikan bansos benar-benar sampai kepada yang berhak. Kami juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan literasi digital dan edukasi masyarakat agar tidak mudah terjerumus ke dalam praktik judi online,” tutur Abidin.Abidin Fikri meminta semua pihak untuk mendukung upaya pemberantasan judi online dan pendanaan terorisme, serta menjaga integritas program bansos sebagai wujud keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.