LensaDaily - Sebanyak 365 keluarga korban banjir di Sumatera Utara (Sumut) menerima santunan dari Kementerian Sosial dengan total nilai mencapai Rp5,4 miliar. Penyerahan santunan ini diserahkan langsung Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) secara simbolis kepada 13 keluarga korban.
Penyerahan santunan ini di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 1 Deli Serdang, Sumatra Utara, Sabtu 31 Januari 2026, sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi masyarakat terdampak bencana. Saat ini, proses penyaluran dilakukan dari hasil asesmen pemerintah daerah yang segera diusulkan oleh bupati dan wali kota setempat.
“Masing-masing ahli waris menerima santunan sebesar lima belas juta rupiah,” ujar Mensos, Gus Ipul.
Selain korban meninggal, korban luka berat menerima santunan Rp5 juta. Mensos menegaskan santunan merupakan bagian skema bantuan pemerintah pasca bencana.
Penyaluran dilakukan bertahap sejak tanggap darurat hingga pemulihan. Kebijakan bantuan mengikuti arahan Presiden, Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Kemensos juga menyalurkan santunan kepada lebih dari dua ratus ahli waris di Aceh Utara. Penyaluran dilakukan setelah penetapan ahli waris oleh kepala daerah setempat.
Memasuki fase pascakedaruratan, Kemensos menyiapkan bantuan lanjutan bagi keluarga terdampak. Bantuan meliputi isian rumah bagi keluarga dengan rumah rusak berat dan sedang.
“Bantuan isian rumah sebesar tiga juta rupiah per keluarga,” ujar Mensos. Kemensos juga menyalurkan bantuan pemberdayaan ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga.
Selain itu, diberikan jaminan hidup Rp450 ribu per orang. Jaminan hidup diberikan selama tiga bulan sesuai jumlah anggota keluarga. Mensos memastikan seluruh bantuan disalurkan melalui pendataan berlapis.
Data berasal dari BNPB dan ditetapkan kepala daerah setempat. Data diverifikasi forkopimda dan direkomendasikan pemerintah provinsi.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Dukcapil melakukan verifikasi lanjutan. Bantuan disalurkan melalui Bank Himbara atau PT Pos Indonesia.
Mensos menegaskan penanganan bencana merupakan kerja lintas sektor. Penanganan melibatkan BNPB, kementerian, TNI, Polri, BUMN, dan pemerintah daerah.
Belum Ada Komentar Untuk Postingan Ini