LensaDaily - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini polusi udara berbasis data terpadu untuk melindungi masyarakat dari dampak kesehatan akibat pencemaran udara.Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. Dante Saksono Harbuwono, dalam Seminar Nasional Sistem Peringatan Dini Polusi Udara yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia bersama Research Center for Climate Change (RCCC) Universitas Indonesia, di ruang Singosari hotel Borobudur Jakarta, pada Senin 18 Mei 2026.Dalam keynote speech-nya, Wamenkes mengajak peserta melihat realitas polusi udara melalui pengalaman sehari-hari masyarakat Jabodetabek.“Pernah tidak, ketika malam hujan deras lalu keesokan paginya cerah dan tidak ada awan, kita bisa melihat Gunung Salak dan Gunung Gede dengan jelas? Tapi di hari-hari biasa gunung itu tidak terlihat karena tertutup kabut abu-abu. Kabut itulah polusi udara yang ada di sekitar kita setiap hari,” ujar Dante.Ia menyampaikan bahwa polusi udara merupakan ancaman kesehatan serius yang berdampak pada seluruh kelompok usia. Mengacu pada data WHO, 9 dari 10 orang di dunia hidup di wilayah dengan udara tercemar.“Anak-anak berisiko terkena pneumonia hingga gangguan tumbuh kembang. Lansia menghadapi risiko penurunan fungsi organ. Pasien penyakit kronis rentan mengalami perburukan dan komplikasi. Dan para pekerja di luar ruangan terancam penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK,” jelasnya.Menurut Dante, Kementerian Kesehatan terus memperkuat transformasi kesehatan untuk menghadapi dampak kesehatan akibat polusi udara, mulai dari aspek promotif dan preventif hingga kesiapan layanan kesehatan.Namun demikian, ia menilai tantangan terbesar saat ini adalah belum adanya sistem data terpadu yang menghubungkan kualitas udara dengan dampak kesehatan secara langsung.“Celah inilah yang menjadi peluang kita untuk sama-sama memperkuat sistem peringatan dini melalui integrasi data yang kuat,” katanya.Wamenkes berharap seminar nasional ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendorong pengembangan sistem peringatan dini polusi udara yang berbasis data, responsif, dan berorientasi jangka panjang.“Melalui sistem peringatan dini yang baik, kita dapat merespons risiko polusi udara lebih cepat dan tepat serta melindungi kelompok rentan. Demi mewujudkan Indonesia yang tidak hanya maju dan mandiri, tetapi juga sehat dan lestari,” tuturnya.Sementara itu, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Prof. Dr. Indri Hapsari Susilowati, dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kesehatan manusia dan keberlanjutan ekosistem.Ia menyebut bahwa isu kesehatan kini tidak bisa dipisahkan dari kondisi lingkungan dan perubahan ekosistem di bumi. Karena itu, seminar ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pembelajaran, kebijakan, dan aksi nyata terkait pengendalian polusi udara.“Semoga acara ini bisa berjalan lancar, memberikan manfaat, dan menjadi ruang untuk mencari ilmu bersama,” ujarnya saat membuka seminar secara resmi.Seminar nasional ini dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga, akademisi, peneliti, pemerintah daerah, serta para pegiat lingkungan dan kesehatan dari wilayah Jabodetabek.

LensaDaily - Kewaspadaan terhadap penyakit virus Hanta meningkat menyusul adanya peningkatan temuan kasus di Indonesia serta laporan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS) pada kapal pesiar MV Hondius yang dilaporkan otoritas kesehatan internasional.Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus HPS. Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus.“Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ditemukan kasus HPS di Indonesia. Kasus yang terdeteksi merupakan tipe HFRS dan terus kami pantau melalui sistem surveilans nasional,” ujar dr. Andi Saguni mengutip dari Kemenkes.go.id  Senin 11 Mei 2026.Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025 dan 5 kasus hingga Mei 2026.Menurut dr. Andi, meningkatnya temuan kasus salah satunya dipengaruhi penguatan kapasitas deteksi dan pemeriksaan laboratorium di Indonesia.“Peningkatan kasus yang terlaporkan menunjukkan sistem kewaspadaan dan deteksi dini kita semakin baik. Karena itu masyarakat tidak perlu panik, namun tetap harus waspada terhadap faktor risiko penularan,” katanya.Virus Hanta diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Faktor risiko utama di antaranya aktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, gudang tertutup, area banjir, hingga kegiatan luar ruang seperti berkemah dan mendaki.Selain pemantauan kasus di dalam negeri, Kemenkes juga merespons notifikasi internasional terkait satu kontak erat kasus HPS dari kapal pesiar MV Hondius yang berada di Indonesia. Kontak erat tersebut telah menjalani pemeriksaan di RSPI Sulianti Saroso dan hasil laboratorium menunjukkan negatif Hantavirus tipe HPS maupun HFRS.“Begitu notifikasi diterima, kami langsung melakukan penyelidikan epidemiologi, koordinasi lintas sektor, pemeriksaan laboratorium, hingga pemantauan terhadap kontak erat tersebut,” jelasnya.Sebagai langkah antisipasi, Kemenkes memperkuat pengawasan di pintu masuk negara melalui thermal scanner, pengamatan visual, dan sistem surveilans pelaku perjalanan. Pemerintah juga menyiapkan jejaring laboratorium dengan kemampuan pemeriksaan PCR dan Whole Genome Sequencing (WGS), serta memperkuat kesiapan 198 rumah sakit jejaring pengampuan penyakit infeksi emerging di seluruh Indonesia.“Kami terus memperkuat kesiapsiagaan nasional mulai dari surveilans, laboratorium, hingga layanan kesehatan agar setiap potensi kasus dapat ditangani secara cepat dan tepat,” ujar dr. Andi.Kemenkes mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menghindari kontak langsung dengan tikus dan kotorannya, menyimpan makanan di tempat tertutup, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam, nyeri badan, batuk, atau sesak napas.“Masyarakat diharapkan tetap tenang dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti cuci tangan pakai sabun, sebagai langkah utama pencegahan penyakit virus Hanta,” tutup dr. Andi Saguni.

LensaDaily - Kematian dokter peserta program internship (magang) bertambah panjang dengan meninggalnya dr. Myta Aprilia Azmi yang diduga penyebabnya karena beban kerja. Myta merupakan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (FK UNSRI) yang sedang menjalani program internship di RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal, Jambi.Meninggalnya dr. Myta ini menjadi sorotan Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyebutkan, menambah panjang persoalan serius dokter peserta program internship dalam beberapa waktu terakhir yang harus ditindaklanjuti segera. Ia menilai rangkaian kejadian ini harus menjadi alarm untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem internship di Indonesia.“Ini bukan sekadar musibah, tetapi dapat dimaknai sebagai sinyal adanya persoalan sistemik yang harus segera dibenahi. Para dokter muda  tidak boleh menjadi korban akibat sistem yang kurang sempurna,” kata Netty Prasetiyani Aher mengutip dpr.go.id, Rabu 6 Mei 2026.Meninggalnya dr. Myta menambah daftar panjang insiden yang juga sempat menjadi sorotan di media, terutama terkait tekanan kerja tinggi dan minimnya perlindungan bagi dokter muda. Kematian para dokter muda ini menjadi perhatian masyarakat luas.Sebelumnya, tiga dokter internship meninggal dalam tiga bulan terakhir, yakni dokter di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, akibat komplikasi campak; dokter yang bertugas di Rembang, Jawa Tengah, dengan dugaan anemia; dan dokter di Denpasar, Bali, akibat komplikasi demam berdarah dengue.Terkait hal ini, Netty menyoroti ketidakjelasan status peserta internship yang berada di antara posisi sebagai peserta didik dan tenaga layanan kesehatan. "Kondisi ini berdampak pada lemahnya perlindungan hak, termasuk terkait jam kerja, jaminan kesehatan, serta kepastian kesejahteraan," tuturnya.Selain itu, Netty juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap sistem supervisi dan pendampingan di lapangan. Program internship disebut seharusnya menjadi proses pembelajaran untuk membangun kompetensi dan kemandirian, bukan menggantikan peran tenaga medis penuh tanpa pengawasan memadai.“Banyak laporan yang menunjukkan beban kerja tinggi, bahkan melebihi batas, serta minimnya pendampingan. Ini berisiko tidak hanya bagi dokter muda, tetapi juga bagi keselamatan pasien,” tegas Netty.Anggota Komisi Kesehatan DPR RI ini pun menyoroti lemahnya sistem pengawasan dan pelaporan terhadap kondisi dokter magang. Netty menyebut masih banyak peserta internship yang enggan melaporkan kondisi kerja yang tidak ideal karena khawatir berdampak pada penilaian dan kelulusan mereka.“Untuk itu, kami mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, untuk segera melakukan langkah konkret. Antara lain dengan melakukan evaluasi nasional terhadap seluruh wahana internship, memperkuat sistem supervisi, serta memastikan adanya mekanisme pengaduan yang aman dan independen,” ujar Legislator dari Dapil Dapil Jawa Barat VIII itu.Netty juga mendorong pembentukan tim investigasi yang transparan dan akuntabel guna mengungkap penyebab pasti dari rangkaian kematian dokter peserta magang tersebut, sekaligus merumuskan perbaikan kebijakan ke depan. “Keselamatan dokter adalah bagian dari keselamatan pasien. Kita tidak boleh menutup mata. Ini momentum untuk melakukan pembenahan total,” pungkasnya.

LensaDaily - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membuka jalur pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit, yang merupakan kebijakan afirmatif untuk memperluas akses putra-putri daerah terhadap pendidikan spesialis sekaligus mendorong pemerataan layanan kesehatan nasional. Upaya pemerataan layanan kesehatan dan peningkatan jumlah dokter termasuk dokter spesialis merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, melalui penetapan rumah sakit pendidikan penyelenggara utama, pemerintah menargetkan peningkatan signifikan jumlah dokter spesialis yang berasal dan kembali mengabdi ke daerah.“Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi sistem pendidikan kedokteran guna meningkatkan jumlah lulusan dokter spesialis dari sekitar 2.700 menjadi 10.000 orang per tahun,” ujar Menkes, dikutip dari laman Kemenkes, Kamis 22 Januari 2026.Menkes menambahkan, peningkatan tersebut diperlukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dibandingkan negara maju dalam rasio dokter spesialis terhadap jumlah penduduk.“Kalau kita produksi 2.700 dengan populasi 280 juta, kemudian Inggris produksi 12.000, pasti ada yang salah. Harusnya kita naikkan minimal 4 kali lipat,” ujar Budi.Menurut Menkes, penetapan rumah sakit sebagai penyelenggara utama pendidikan membuka akses lebih luas bagi dokter umum untuk melanjutkan pendidikan spesialis, sekaligus mengatasi keterbatasan kuota universitas dalam program pendidikan dokter spesialis (PPDS). Melalui model pendidikan berbasis rumah sakit (hospital-based), jalur pendidikan spesialis diharapkan lebih merata dan mudah diakses oleh dokter di seluruh Indonesia.Program ini memprioritaskan putra-putri daerah, khususnya dokter umum yang telah mengabdi di RSUD, agar setelah lulus dapat kembali memperkuat layanan kesehatan di daerah asal. Pemerintah juga memastikan mutu pendidikan tetap terjaga melalui penerapan standar global, termasuk pengaturan jam kerja dan sistem evaluasi yang transparan.“Kita bisa memastikan standarnya ada, standar kualitasnya itu tadi. Bukan hanya sekadar standar kelulusan,” tandasnya.

LensaDaily - Kementerian Kesehatan RI memastikan situasi influenza A (H3N2) subclade K di Indonesia dalam kondisi terkendali. Meskipun subclade ini terdeteksi di 13 provinsi, tren kasus influenza secara nasional menunjukkan penurunan memasuki awal tahun 2026.Direktur Penyakit Menular Kemenkes dr Prima Yosephine menegaskan virus Influenza H3N2 bukan virus baru dan merupakan bagian dari influenza musiman yang beredar setiap tahun. “H3N2 merupakan bagian dari influenza musiman. Pertengahan Januari 2025, H3N2 subclade K telah dilaporkan di 80 negara, termasuk Indonesia dengan kasus pertama terdeteksi pada M36. Namun berdasarkan hasil pemantauan, tren kasus influenza di Indonesia telah menurun sehingga masyarakat tidak perlu panik,” ujar dr. Prima mengutip kemkes.go.id, Selasa 21 Januari 2026.Data Kemenkes mencatat sejak 1 Januari 2025 hingga 10 Januari 2026 terdapat 74 kasus subclade K dari total 204 spesimen influenza A (H3N2) atau yang juga disebut Super Flu yang diperiksa, dengan temuan terbanyak di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Puncak kasus terjadi pada minggu ke-40 tahun 2025 dan terus menurun sejak minggu ke-44. Tdak ada penambahan penemuan kasus A(H3N2) subclade K mulai minggu ke-52.Sebagian besar pasien influenza mengalami gejala ringan hingga sedang dan dapat sembuh dengan sendirinya. Kasus berat umumnya terjadi pada kelompok berisiko tinggi, seperti lansia dan individu dengan penyakit penyerta.dr. Prima menjelaskan bahwa laporan kematian pada pasien influenza umumnya berkaitan dengan kondisi komorbid yang memperberat penyakit dasar. Pada kondisi risiko tinggi seperti ini, infeksi dari virus maupun bakteri, dapat menjadi pencetus yang memperburuk komorbid yang sudah tidak stabil. “Influenza tidak selalu menjadi penyebab kematian utama, tetapi dapat menjadi pencetus yang memperburuk kondisi kesehatan yang sudah tidak stabil, terutama pada pasien lansia dengan komorbid,” jelasnya.Kemenkes terus menjalankan surveilans influenza di fasilitas kesehatan, rumah sakit, dan pintu masuk negara, termasuk pemeriksaan laboratorium dan analisis genom virus, guna memastikan tidak terjadi perubahan signifikan pada karakter virus. Masyarakat diimbau tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menggunakan masker saat sakit termasuk kelompok rentan (memiliki komorbid/lansia), serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala berat. Vaksinasi influenza tahunan, khususnya bagi kelompok berisiko, juga dianjurkan sebagai langkah pencegahan.