LensaDaily - Tingginya jumlah jemaah lanjut usia pada musim haji 1447 H/2026 M menjadi perhatian serius Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Di tengah suhu ekstrem dan padatnya mobilitas jemaah menuju Armuzna, kesiapan layanan kesehatan dinilai menjadi faktor paling krusial pada puncak ibadah haji tahun ini.Anggota Timwas Haji 2026 Saan Mustopa mengatakan lonjakan jemaah sakit harus mulai diantisipasi sejak awal pergerakan menuju Arafah.“Tim kesehatan harus bener-bener siap siaga ya, dari sisi medisnya maupun juga dari sisi obat-obatnya. Itu harus dipastikan siap siaga,” kata Saan saat berada di Maktab 51 Arafah, Makkah, Selasa 26 Mei 2026.Menurut dia, tingginya proporsi jemaah lansia membuat potensi gangguan kesehatan meningkat, terutama saat fase Armuzna yang menuntut daya tahan fisik tinggi di tengah cuaca panas ekstrem Arab Saudi.“Pada saat puncaknya ya kita harus sudah mulai antisipasi terkait dengan lonjakan mereka yang sakit,” ujar Wakil Ketua DPR RI Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini.Saan menilai kesiapan tenaga kesehatan, ketersediaan obat, hingga fasilitas pendukung medis harus menjadi prioritas utama penyelenggara haji. Sebab, puncak ibadah haji merupakan fase paling padat sekaligus paling menguras energi jemaah.Selain faktor kesehatan, ia juga menekankan pentingnya memastikan kenyamanan jemaah di tenda-tenda Arafah, termasuk distribusi konsumsi dan kelancaran transportasi.“Karena ini puncak atau inti dari ibadah haji, maka kita harus memastikan semua kebutuhan para jemaah benar-benar dipastikan siap,” kata Politisi Fraksi Partai NasDem ini.Ia menjelaskan pelayanan terhadap lansia sejauh ini menunjukkan perbaikan dibanding musim-musim sebelumnya. Namun menurutnya, pelayanan ramah lansia harus terus ditingkatkan agar tidak berhenti sebagai program simbolik.“Ini membutuhkan komitmen, keberpihakan, dan kemauan untuk terus berusaha memberi pelayanan maksimal terhadap para lansia,” ujar politisi Partai NasDem tersebut.Di tengah kondisi cuaca panas Arafah yang bahkan membuat telepon genggam mengalami overheat, Timwas meminta seluruh petugas tetap meningkatkan kesiapsiagaan untuk mencegah risiko kesehatan yang lebih besar pada jemaah. Diketahui, pelaksanaan ibadah haji 2026 di Arab Saudi diwarnai cuaca ekstrem dengan suhu yang sangat panas. Berdasarkan informasi dari otoritas setempat, berikut adalah rangkuman kondisi terkini terkait cuaca ekstrem tersebut.Dari sisi prediksi suhu, suhu di Makkah dan wilayah kawasan suci lainnya (Armuzna) diperkirakan mencapai kisaran 44 hingga 47 derajat Celsius selama puncak ibadah haji. Karena itu, Kementerian Haji Arab Saudi dan otoritas terkait mengimbau jemaah untuk tidak beraktivitas atau keluar dari tenda pada siang hari antara pukul 10.00 hingga 16.00 waktu setempat. Adapun secara bahaya fisik, dengan adanya paparan langsung terik matahari dengan tingkat kelembapan ekstrem dapat memicu risiko dehidrasi berat dan heatstroke.

LensaDaily - Pentingnya penguatan fiskal dan kolaborasi antar daerah menjadi fokus Rapat Kerja (Raker) Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 di Pendopo Wali Kota Banda Aceh, Minggu 19 April 2026. Rakerwil ini diharapkan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang strategis untuk saling belajar dan berbagi solusi menghadapi tantangan perkotaan yang semakin kompleks.Hal tersebut dikatakan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang juga menjabat sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) I APEKSI dalam sambutannya. Raker Komwil I APEKSI ini diikuti 24 pemerintah kota.“Kita harus menetapkan diri menjadi kota-kota yang tangguh untuk mendukung Indonesia yang kuat. Strategi fiskal yang tepat sangat krusial, karena dampaknya baru terasa dua hingga tiga tahun ke depan,” kata Rico Waas.Rico Waas menyoroti pentingnya membangun “kota tangguh”, terutama setelah sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilanda bencana alam. Menurutnya, kesiapan fiskal dan sistem tata kelola yang adaptif menjadi kunci agar pemerintah kota tidak gagap menghadapi krisis.Disampaikan Rico Waas dihadapan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam dan Kepala Daerah lainnya, kekuatan fiskal daerah harus dikelola secara kreatif dan berkelanjutan agar mampu menopang pembangunan jangka panjang sekaligus respons cepat terhadap kondisi darurat.Dalam kesempatan itu, Rico Waas juga mengingatkan para wali kota untuk membuka diri dan tidak ragu belajar dari daerah lain. Ia mencontohkan bagaimana Kota Medan mengadopsi praktik baik dari kota lain, termasuk dalam penataan trotoar dan pengelolaan ruang hijau. Menurutnya, semangat berbagi (sharing) menjadi esensi utama Apeksi.“Kita tidak perlu malu bertanya. Justru dari situ kita bisa menemukan solusi yang mungkin belum ada di kota kita sendiri,” Jelas Rico Waas.Selain isu fiskal, Rico Waas turut menekankan pentingnya pemerataan pendidikan dan layanan kesehatan. Ia menyebut pendidikan harus inklusif dan berbasis teknologi, termasuk melalui pengembangan smart class di sekolah negeri.Di sektor kesehatan, Rico Waas menyampaikan keberhasilan program Universal Health Coverage (UHC) di Medan, di mana masyarakat cukup menggunakan KTP untuk mengakses layanan kesehatan.“Pendidikan dan kesehatan adalah fondasi utama. Kita tidak ingin ada ketimpangan layanan antar kota,” ucap Rico Waas.Rakerwil I Apeksi 2026 mengusung tema “Kota Tangguh, Fiskal Kuat, Kolaborasi Erat” dan menjadi bagian dari rangkaian menuju Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apeksi yang direncanakan berlangsung di Kota Medan dengan tema besar “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat”. Rangkaian kegiatan Rakerwil turut diisi dengan aksi sosial dan lingkungan, seperti penanaman pohon, bantuan bagi korban banjir, serta pameran produk ekspor daerah. Dengan semangat kolaborasi yang ditekankan dalam forum ini, Rico Waas optimistis kota-kota di Indonesia dapat tumbuh lebih adaptif, inklusif, dan berdaya saing di tengah dinamika pembangunan nasional.Rakerwil Komwil I Apeksi berlangsung pada 19-22 April 2026. Kegiatan ini juga dirangkai dengan perayaan hari jadi ke-821 Kota Banda Aceh dan dihadiri puluhan wali kota dari berbagai daerah yang tergabung dalam organisasi tersebut.

LensaDaily - Pelangaran serius diduga dilakukan PT Universal Glove di Medan, Sumatera Utara, yakni soal pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Hal ini membuat Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup melakukan investigasi.Hal ini diungkapkan Anggota Komisi XII DPR RI, Rocky Candra, usai memimpin kunjungan kerja sekaligus inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan tersebut, pada Kamis 2 April 2026. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan dan aduan masyarakat yang sebelumnya sempat melakukan aksi demonstrasi di sekitar area perusahaan.“Hari ini kami dari Komisi XII turun langsung ke lapangan untuk mengecek laporan masyarakat yang meresahkan. Beberapa minggu lalu bahkan sempat terjadi demo, sehingga kami perlu memastikan kondisi sebenarnya,” ujar Rocky mengutip dpr.go.id, Sabtu 4 April 2026.Dari hasil sidak, Komisi XII menemukan sejumlah dugaan pelanggaran. Salah satunya terkait penggunaan fasilitas gudang yang belum mengantongi izin resmi, meski telah beroperasi sejak Januari 2025. “Penggunaan gudang ini sudah berjalan, tetapi izinnya belum ada. Atas temuan ini, kami lakukan penyegelan,” tegasnya.Selain itu, Komisi XII juga menemukan indikasi pengelolaan limbah berbahaya yang tidak sesuai prosedur. Rocky menyebut adanya bahan berbahaya yang seharusnya dikelola melalui mekanisme limbah B3, namun justru diduga dibakar.“Ini akan kami rekomendasikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup melalui penegakan hukum (Gakkum) untuk dilakukan pemeriksaan dan penelitian lebih lanjut,” jelas Politisi Fraksi Gerindra ini.Temuan lain yang menjadi sorotan adalah suhu air limbah yang dibuang ke aliran sungai, yang mencapai 42 derajat Celsius. Kondisi tersebut dinilai berpotensi merusak ekosistem lingkungan sekitar.Komisi XII juga menerima laporan bahwa pembuangan limbah dilakukan secara situasional, terutama saat musim hujan, dengan langsung dialirkan ke sungai meski perusahaan memiliki fasilitas pengolahan limbah. “Ini masih dugaan dan perlu penyelidikan lebih dalam oleh gakkum,” tambah Rocky.Tak hanya itu, persoalan polusi udara juga menjadi perhatian. Warga sekitar mengeluhkan bau tidak sedap yang kerap tercium, terutama pada waktu-waktu tertentu seperti dini hari.“Bahkan saat bulan puasa, masyarakat mencium bau tidak sedap saat hendak memasak sahur. Ini tentu mengganggu kenyamanan dan kesehatan warga,” ungkapnya.Lebih lanjut, Rocky juga menyoroti jarak antara fasilitas perusahaan dengan permukiman warga yang dinilai sangat dekat, yakni sekitar tiga meter. Hal ini akan ditelusuri lebih lanjut terkait kesesuaian perizinan dan persetujuan lingkungan.Seluruh temuan tersebut, lanjutnya, akan dibawa ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta untuk ditindaklanjuti secara kelembagaan. Komisi XII DPR RI, kata Rocky, berkomitmen untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan pihak perusahaan, sekaligus memastikan investasi tetap berjalan dengan prinsip keberlanjutan.“Kami tidak anti investasi. Kami pro investasi, tetapi investasi yang baik bagi Indonesia, baik bagi investornya, dan juga baik bagi masyarakat,” pungkasnya.

LensaDaily - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memantau secara langsung perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemulihan Bencana Sumatra di Jakarta, Rabu 11 Februari 2026.Dalam keterangannya, Seskab menyampaikan tiga poin utama. Pertama, Presiden meminta seluruh jajaran satgas, kementerian, dan pejabat terkait untuk menyampaikan informasi dan pembaruan secara berkala kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.“Bapak Presiden terus memantau perkembangan pemulihan daerah bencana dan ingin seluruh satgas dan setiap menteri ataupun pejabat yang terkait, itu terus menerus menyampaikan informasi, update secara berkala kepada publik,” ungkapnya.Kedua, memasuki dua bulan pascabencana, pemerintah mencatat sejumlah capaian konkret di lapangan. Seskab menyebut hasil pemulihan berjalan sangat cepat berkat kerja sama seluruh elemen, termasuk TNI, Polri, relawan, dan masyarakat.Dalam kurun waktu dua bulan, tercatat sebanyak 5.500 unit rumah hunian telah selesai dibangun, dengan 1.500 unit di antaranya rampung dalam satu bulan pertama. Selain itu, 98 jembatan telah selesai dibangun kembali di seluruh provinsi terdampak, serta 99 ruas jalan nasional yang sebelumnya terputus kini sudah kembali dapat dilalui.Di sektor kesehatan, sebanyak 87 rumah sakit dan 867 puskesmas yang sebelumnya terdampak kini telah kembali beroperasi dan melayani masyarakat. Sementara itu, sekolah hampir 100 persen kembali aktif, pasar telah beroperasi, dan aktivitas ekonomi masyarakat mulai berjalan normal.Seskab menekankan bahwa fokus pemulihan tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penyaluran bantuan dana kepada pemerintah daerah serta bantuan langsung kepada warga terdampak, sesuai data yang telah diverifikasi oleh kepala daerah masing-masing.“Peran cepat kepala daerah di sini juga sangat dibutuhkan. Dan Bapak Presiden tidak ragu-ragu untuk memberikan semua yang diperlukan ke warga sesegera mungkin,” tegasnya.Ketiga, menjelang bulan Ramadan yang tinggal satu minggu lagi, Presiden meminta agar jajarannya memastikan ketersediaan serta keterjangkauan harga bahan pokok, khususnya di wilayah terdampak bencana. Presiden, lanjut Seskab, ingin memastikan bahwa masyarakat yang sedang dalam masa pemulihan tetap dapat menjalani ibadah Ramadan dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap kebutuhan pangan.Menutup keterangannya, Seskab menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur pemerintah, aparat, relawan, dan insan pers yang telah berkontribusi dalam percepatan pemulihan.“Ini semua bisa dengan cepat tercapai berkat semua elemen bekerja sama, saling mendukung, saling melengkapi,” pungkasnya.

LensaDaily - Istana merespon survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan bahwa 79,9 persen responden puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto yang dirilis pada Minggu 8 Februari 2026. Pemerintah menegaskan akan terus bekerja keras untuk mempercepat berbagai program prioritas yang diperuntukkan bagi masyarakat."Bagi kami sesungguhnya bukan itu yang kita kejar, bukan hasil survei, yang kita kejar adalah mempercepat program-program yang memang kita yakini itu bisa mengurangi beban-beban dan masalah-masalah yang ada di masyarakat kita," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan, pada Senin 9 Februari 2026 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.Mensesneg menambahkan, saat ini pemerintah tengah 'berperang' untuk mengatasi berbagai persoalan di tengah masyarakat, seperti mengentaskan kemiskinan maupun meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan."Jadi kita ingin bekerja sekeras-kerasnya untuk mencapai itu. Kalau kemudian itu diterima oleh masyarakat dalam bentuk hasil polling, itu kita serahkan kepada masyarakat, tapi kita tidak mengejar itu," imbuhnya.Mensesneg pun mengakui bahwa pemerintah belum sepenuhnya puas terhadap capaian dari program-program yang tengah dijalankan, sekaligus menekankan bahwa pemerintah akan terus mempercepat implementasi berbagai program yang memberikan dampak nyata sekaligus menyelesaikan persoalan yang ada di tengah masyarakat."Masih banyak yang kita belum puas terhadap program-program yang kita inginkan cepat bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, cepat bisa mengurangi kesulitan-kesulitan masyarakat dan itu juga belum semuanya kan, takes time, masih butuh waktu," ujarnya.Mensesneg mencontohkan, salah satu program yang tengah diakselerasi oleh pemerintah adalah renovasi sekolah yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi generasi penerus bangsa di seluruh penjuru tanah air."Misalnya, bagaimana kita merenovasi seluruh sekolah kan, dari kurang lebih 300 ribu sekolah di seluruh wilayah tanah air kita kan mungkin baru bisa kita selesaikan dalam 2-3 tahun itu," tandas Mensesneg.