LensaDaily - Aparat penegak hukum diminta usut tuntas dugaan praktik klaim fiktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diduga melibatkan ratusan pasien palsu. Dugaan ini berpotensi kerugian yang ditimbulkan bukan hanya menyangkut keuangan negara, tetapi juga mengancam keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.Hal ini dikatakan Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi yang menyoroti dan meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut karena dinilai bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan dugaan kejahatan yang merugikan hak masyarakat atas layanan kesehatan."Kalau dugaan ini benar, maka yang dirampok bukan hanya uang negara, tetapi juga hak masyarakat miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Ini bukan sekadar fraud, tetapi dugaan pengkhianatan terhadap amanat konstitusi," ujar Nurhadi mengutip dor.go.id, Jumat 10 Juli 2026.Ia menjelaskan, dana BPJS Kesehatan berasal dari iuran peserta dan dukungan APBN yang semestinya digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat, mulai dari operasi, pengobatan penyakit kronis, hingga layanan bagi ibu hamil, bayi, lansia, dan kelompok kurang mampu."Karena itu, setiap rupiah yang dicuri melalui dugaan klaim fiktif berarti mengurangi hak rakyat," ujar Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.Nurhadi mengungkapkan, pihaknya menerima berbagai laporan mengenai dugaan penyimpangan dalam proses klaim JKN. Menurutnya, jika praktik tersebut dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan kesehatan nasional dapat tergerus.Oleh karena itu, ia mendesak aparat penegak hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat."Jangan hanya menangkap operator. Bongkar aktor intelektual dan seluruh jaringannya. Siapa yang membuat skema, siapa yang memverifikasi, siapa yang meloloskan, siapa yang menerima aliran uangnya. Kalau ada oknum di internal institusi mana pun yang terlibat, harus diproses tanpa kompromi," tegasnya.Selain penegakan hukum, Nurhadi juga mendorong BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan melakukan audit forensik nasional terhadap pola klaim yang tidak wajar, memperkuat sistem pencegahan fraud berbasis digital, serta mengevaluasi mekanisme verifikasi klaim agar penyimpangan serupa tidak kembali terjadi.Sebagai anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi memastikan akan meminta penjelasan resmi dari BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan dalam rapat kerja bersama DPR."Kami tidak ingin hanya mendengar penjelasan normatif. Kami ingin melihat tindakan nyata. Jika ada kelemahan sistem, perbaiki. Jika ada oknum bermain, tindak. Jika ada jaringan mafia, bongkar sampai ke akar. Jangan biarkan kepercayaan publik terhadap BPJS hancur karena ulah segelintir orang," pungkasnya.***

LensaDaily - Inovasi obat-obatan medis guna melengkapi diet mandiri dan operasi bariatrik untuk penanganan obesitas, sangat diperlukan mengingat kondisi tersebut menjadi komplikasi mematikan.Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan cara pandang terhadap obesitas harus segera diubah. Kondisi kelebihan berat badan kini bukan lagi sekadar persoalan estetika atau penampilan, melainkan penyakit kronis yang menjadi pintu masuk utama berbagai komplikasi serius, terutama diabetes melitus tipe 2."Obesitas harus dikelola melalui tata laksana medis yang tepat. Berdasarkan data Program Cek Kesehatan Gratis, obesitas secara konsisten masuk dalam lima besar masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan di Indonesia," jelas Wamenkes, Dante Saksono Harbuwono mengutip kemenkes.go.id, Senin 6 Juli 2026.Hasil studi genetik dalam negeri menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat Indonesia memiliki bakat atau gen diabetes. Namun, aktif atau tidaknya gen tersebut sangat bergantung pada gaya hidup sehari-hari. Risiko penurunan penyakit ini juga semakin meningkat akibat faktor keturunan yang semakin kuat.Kondisi tersebut tercermin dari hasil survei kesehatan di Jakarta yang menunjukkan prevalensi diabetes telah mencapai 12,8 persen, atau setara dengan satu dari delapan penduduk Jakarta. Ironisnya, dari angka tersebut, baru sekitar 3 persen yang telah terdiagnosis.Sementara itu, sekitar 9,8 persen lainnya baru mengetahui dirinya mengidap diabetes saat mengikuti survei karena sebelumnya tidak merasakan gejala apa pun."Jika hanya salah satu orang tua yang mengidap diabetes, risiko anak terkena diabetes masih di bawah 10 persen. Namun, jika kedua orang tua menyandang diabetes, risiko anak meningkat drastis menjadi 20 hingga 30 persen pada usia yang jauh lebih muda. Kurva risikonya naik tajam," terang Wamenkes.Menurutnya, menjaga berat badan melalui modifikasi gaya hidup, seperti pengaturan pola makan dan olahraga, diakui bukan hal yang mudah. Data klinis menunjukkan tingkat keberhasilan diet mandiri dalam jangka panjang hanya sekitar 5 persen. Di sisi lain, operasi bariatrik masih terkendala biaya yang tinggi dan hanya diperuntukkan bagi kondisi medis tertentu."Di antara diet mandiri dan operasi bariatrik terdapat celah yang perlu diisi. Di sinilah pentingnya kehadiran inovasi obat-obatan medis terbaru untuk menjembatani kebutuhan tersebut," ujarnya.Dengan mengendalikan dan menurunkan angka obesitas, kata Wamenkes, secara langsung dapat mencegah komplikasi lanjutan, seperti menurunkan angka kasus diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung.***

LensaDaily - Kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang kembali mengalami tekanan dengan defisit sekitar Rp2 triliun setiap bulan. Pemerintah harus melakukan pembenahan sistemik demi menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).“JKN adalah program strategis yang menjadi tumpuan jutaan rakyat Indonesia. Karena itu, munculnya defisit bulanan sebesar Rp2 triliun tidak boleh dianggap sebagai persoalan rutin yang cukup diselesaikan dengan suntikan dana jangka pendek,” ungkap Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mengutip dpr.go.id, Sabtu 13 Juni 2026.Berdasarkan paparan BPJS Kesehatan kepada Komisi IX DPR RI, pembayaran klaim saat ini mencapai Rp16 hingga Rp16,5 triliun per bulan, sementara penerimaan iuran hanya sekitar Rp14 triliun. Menurut Netty, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.“Jika pengeluaran secara konsisten lebih besar daripada pendapatan, maka pemerintah perlu menjelaskan kepada publik apa akar masalahnya. Apakah karena meningkatnya beban penyakit, kepatuhan iuran yang belum optimal, ketidaktepatan perhitungan aktuaria, atau persoalan tata kelola yang perlu diperbaiki,” katanya.Netty menyambut baik rencana dukungan dana sebesar Rp20 triliun dari pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa bantuan tersebut tidak boleh membuat pemerintah menunda reformasi yang lebih mendasar.“Tambahan anggaran tentu membantu menjaga likuiditas dalam jangka pendek. Tetapi kita tidak boleh terus-menerus mengandalkan solusi darurat. Yang dibutuhkan adalah langkah korektif yang mampu memperkuat fondasi pembiayaan JKN dalam jangka panjang,” tegasnya.Politisi PKS itu juga meminta pemerintah memastikan tekanan keuangan BPJS tidak berdampak pada kualitas layanan kesehatan yang diterima masyarakat. “Jangan sampai fasilitas kesehatan mengalami keterlambatan pembayaran klaim, kemudian berimbas pada pelayanan pasien. Apalagi masyarakat saat ini semakin bergantung pada JKN untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan mereka,” ujarnya.Netty menilai momentum ini harus digunakan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberlanjutan sistem JKN, termasuk efektivitas pengelolaan dana, kepatuhan pembayaran iuran, validitas data peserta, hingga penguatan upaya promotif dan preventif untuk menekan beban penyakit yang dapat dicegah.

LensaDaily - Jumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berstatus tidak aktif disorot. Pemerintah dan BPJS Kesehatan didesak segera merealisasikan komitmen pemutihan tunggakan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan agar mereka dapat kembali memperoleh akses layanan kesehatan.Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengatakan kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian kepesertaan BPJS Kesehatan yang hampir mencapai 99 persen penduduk belum sepenuhnya mencerminkan akses riil masyarakat terhadap layanan kesehatan.Sorotan itu muncul setelah terungkap bahwa dari sekitar 284 juta peserta JKN yang terdaftar, hanya sekitar 229 juta peserta yang berstatus aktif. Dengan demikian, terdapat sekitar 55 juta peserta yang secara administratif tercatat sebagai peserta JKN, tetapi tidak dapat memanfaatkan hak layanan kesehatannya secara optimal.“Lalu apa gunanya kita membanggakan angka cakupan hampir 99 persen kalau puluhan juta rakyat masih berpotensi ditolak atau terkendala saat membutuhkan layanan kesehatan,” kata Nurhadi mengutip dpr.go.id, Jumat 12 Juni 2026.Pernyataan tersebut juga disampaikan Nurhadi dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, dan Direksi BPJS Kesehatan.Ia menilai BPJS Kesehatan selama ini terlalu berfokus pada pencapaian angka kepesertaan tanpa dibarengi upaya penyelesaian persoalan akses layanan yang dialami masyarakat.Menurut Legislator Fraksi Partai NasDem itu, keberhasilan program JKN tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang terdaftar. Yang lebih penting adalah memastikan peserta dapat menggunakan kartu BPJS Kesehatan saat membutuhkan layanan kesehatan tanpa hambatan administratif.“Kita jangan terjebak pada angka-angka yang terlihat indah di atas kertas. Yang rakyat rasakan bukan jumlah peserta terdaftar, tetapi apakah ketika mereka sakit kartu BPJS-nya bisa digunakan atau tidak,” tegasnya.Nurhadi juga menyoroti jutaan peserta yang menunggak iuran akibat keterbatasan ekonomi. Karena itu, ia mendesak pemerintah dan BPJS Kesehatan segera merealisasikan komitmen pemutihan tunggakan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan agar mereka dapat kembali memperoleh akses layanan kesehatan.“Jangan sampai mereka dihukum dua kali, sudah miskin, ketika sakit masih tidak bisa berobat karena persoalan administrasi. Selama masih ada puluhan juta peserta tidak aktif, maka masih ada pekerjaan rumah besar yang belum dituntaskan BPJS Kesehatan,” pungkasnya.

LensaDaily -  Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah terus melakukan penguatan sektor kesehatan menjadi bagian dari upaya dalam membangun perekonomian nasional yang kuat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.Hal tersebut dikatakan Prabowo saat meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) K.H. Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, pada Rabu 10 Juni 2026.“Kita ingin membangun ekonomi kita yang baik, yang kuat. Kita ingin mengelola sumber-sumber alam kita, kekayaan kita sehingga kita bisa memberi pelayanan kepada rakyat yang lebih baik lagi,” tutur Presiden.Presiden Prabowo menegaskan pentingnya ketersediaan layanan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat, terutama di daerah. Presiden menuturkan bahwa pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia.“Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam tiga tahun yang akan datang dan kita akan membangun, bilamana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia," ujar Presiden.Selain rumah sakit, Presiden Prabowo mengatakan bahwa pemerintah juga berupaya memperkuat layanan kesehatan dasar melalui modernisasi fasilitas puskesmas. Presiden menjelaskan bahwa program modernisasi layanan kesehatan nasional telah mulai dijalankan melalui distribusi alat kesehatan modern ke berbagai daerah.“Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten/kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan," jelas Presiden.Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan pembangunan rumah sakit daerah yang telah dilakukan pemerintah. Upaya tersebut akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari program penguatan infrastruktur kesehatan nasional.“Kita sudah bangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun 2025, dan 2026 ini kita bangun 22 lagi. Dan saya katakan bahwa kita akan bangun dan modernisasi 350 rumah sakit dalam tiga tahun yang akan datang. Alhamdulillah 20 rumah sakit pertama sudah selesai dibangun dan sudah mulai melayani masyarakat,” ucapnya.Lebih lanjut, Kepala Negara menekankan pentingnya tata kelola yang bersih dalam pelayanan kesehatan sekaligus komitmen pemerintah untuk menyediakan obat-obatan yang terjangkau bagi masyarakat.“Saya juga memesan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat. Kita akan mengusahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat,” tandas Presiden.