LensaDaily - Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan perlunya mempertahankan dan meningkatkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Ia juga mengusulkan ambang batas parlemen berlaku hingga di tingkat daerah.“Parliamentary Threshold itu wajib terus dipertahankan dan bahkan kami mengusulkan angkanya naik dari presentase sekarang,” ujar RIfqinizamy sebagaimana keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Minggu 26 April 2026.Menurutnya, usulan tersebut mencakup kenaikan dari 4 persen. ke angka yang lebih moderat guna memperkuat sistem kepartaian.“Kami mengusulkan naik dari 4 persen menjadi di atas 5 persen, di kisaran 5,5 persen, 6 persen sampai dengan 7 persen,” kata Politisi Fraksi Partai NasDem ini.Menurut Rifqi, sapaan Rifqinizamy, keberadaan ambang batas penting untuk mendorong pelembagaan partai politik, yang tercermin dari kuatnya struktur dan besarnya dukungan suara dalam pemilu.“Dengan parliamentary threshold, maka akan terjadi pelembagaan atau institutionalisasi partai politik,” ucapnya.Lebih lanjut, Rifqi mengusulkan agar kebijakan tersebut tidak hanya berlaku di tingkat nasional, tetapi juga diterapkan hingga tingkat daerah untuk menjaga konsistensi sistem politik.“Kami mengusulkan parliamentary threshold itu berlaku bukan hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat provinsi, kabupaten, kota,” tegasnya.Ia memaparkan sejumlah opsi penerapan, mulai dari skema berjenjang hingga standar tunggal yang berdampak langsung ke daerah. Skema berjenjang memungkinkan perbedaan ambang batas di tiap level pemerintahan.“Misalnya (parliamentary threshold) 6 persen untuk nasional, 5 persen untuk provinsi, dan 4 persen untuk kabupaten/kota,” jelas Rifqi.Bahkan, ia pun mengusulkan adanya skema standar tunggal yang mengaitkan ambang batas nasional dengan keberlakuan kursi di daerah.“Jika tidak memenuhi parliamentary threshold nasional, maka secara otomatis kursinya di provinsi, kabupaten/kota dinyatakan tidak berlaku atau hangus,” ujarnya.Rifqi menilai, kebijakan itu  penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dengan dukungan partai-partai yang sehat serta mampu menjalankan fungsi checks and balances. “Ini penting untuk membangun government effectiveness di mana partai politik bisa menjalankan peran sebagai pemerintah maupun nonpemerintah,” pungkasnya.

LensaDaily - Presiden RI Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming memimpin Sidang Kabinet Paripurna dalam rangka memperingati satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/10/2025). Sidang kabinet yang dihadiri seluruh menteri dan pejabat tinggi negara ini menjadi momentum refleksi kinerja pemerintahan selama setahun pertama sejak pelantikan Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024.Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengajak seluruh jajaran untuk menengok kembali perjalanan pemerintahan yang telah dilalui dan menguatkan semangat pengabdian kepada bangsa dan rakyat.“Kita bersyukur kita dapat hadir melaksanakan Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 20 Oktober 2025, yaitu tepat satu tahun saya dilantik, disumpah, di MPR kita sebagai Presiden Republik Indonesia dan karena itu saya kira saudara-saudara tepatlah kita berkumpul untuk kita melihat apa yang sudah kita kerjakan satu tahun ini,” ujar Presiden Prabowo membuka arahannya.Presiden Prabowo turut mengingatkan jajarannya akan kebersamaan dan semangat gotong royong yang menjadi fondasi Kabinet Merah Putih. Kepala Negara menilai, keberagaman latar belakang para anggota kabinet, baik dari daerah, suku, agama, maupun partai politik, merupakan kekuatan dalam membangun pemerintahan yang solid dan inklusif.“Saya berterima kasih saudara-saudara yang berasal dari berbagai sumber yang berbeda-beda, daerah yang berbeda-beda, suku dan agama berbeda-beda, dari partai politik yang berbeda-beda. Ada yang partai politik yang berjuang dalam koalisi kita di Pemilu, Pilpres, ada juga yang tidak,” ungkap Presiden Prabowo.Dengan gaya komunikasinya yang hangat, Presiden Prabowo menggambarkan kerja kabinet layaknya tim sepak bola, di mana setiap anggota memiliki peran strategis masing-masing untuk mencapai tujuan bersama.“Kalau ibarat kita adalah tim sepak bola saya boleh dianggap sebagai manager coach, saudara adalah pemain-pemain. Saudara-sudara ada dalam babak-babak pertama ini, awal-awal kita ada yang striker, ada yang bertahan,” ucap Presiden.Lebih lanjut, Presiden Prabowo turut menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi para jajarannya yang bekerja tanpa mengenal waktu. Kepala Negara juga secara terbuka meminta maaf kepada keluarga para anggota kabinet karena waktu istirahat mereka sering tersita oleh panggilan tugas negara.“Saya juga mohon maaf, terutama kepada keluargamu karena saya sering menyita hari istirahatmu. Sepertinya di kabinet kita tidak ada tanggal merah. Sabtu, Minggu, malam-malam, dan kadang-kadang saya telepon malam-malam sekali atau pagi-pagi sekali Saudara langsung jawab. Saya tidak mengerti, mungkin teleponnya di sebelah bantal,” tutur Presiden disambut tawa jajarannya.Presiden Prabowo pun menegaskan bahwa seluruh kerja keras kabinet selama satu tahun terakhir telah membuahkan hasil yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat. “Kita, saya kira, boleh berdiri di depan rakyat kita dengan rasa penuh kehormatan dan kepercayaan diri. Kita telah bekerja keras, tapi kita telah menghasilkan hal-hal yang dirasakan oleh rakyat,” ujar Presiden.

LensaDaily - DPR RI menindaklanjuti secara serius tuntutan publik terkait 17+8 Tuntutan Rakyat dengan mengambil sejumlah langkah konkret. Keputusan ini merupakan bagian dari langkah DPR RI untuk merespons langsung aspirasi masyarakat yang memberikan deadline penyelesaian pada Jumat 5 September 2025.Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025), usai Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi yang pada hari sebelumnya telah selesai dilaksanakan.“DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan Anggota DPR RI terhitung sejak 31 Agustus 2025. Selain itu, moratorium kunjungan kerja luar negeri DPR juga diberlakukan sejak 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan,” ujar Dasco didampingi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.Ia menjelaskan, rapat konsultasi juga menyepakati adanya pemangkasan sejumlah tunjangan dan fasilitas anggota DPR. Pemangkasan tersebut akan menyasar biaya langganan listrik, jasa telepon, komunikasi intensif, hingga tunjangan transportasi.“Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan DPR mendengar aspirasi publik dan melakukan langkah nyata,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.Lebih lanjut, Dasco menegaskan bahwa anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak akan dibayarkan hak-hak keuangannya. Pimpinan DPR juga akan menindaklanjuti proses tersebut dengan meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berkoordinasi bersama Mahkamah Kehormatan Partai Politik.“DPR RI juga berkomitmen memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam setiap proses legislasi maupun kebijakan. Aspirasi rakyat menjadi dasar penting bagi DPR untuk melakukan perbaikan,” tuturnya.17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu Deadline: 5 September 2025Tugas Presiden Prabowo1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.2. Bentuk tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.Tugas Dewan Perwakilan Rakyat 3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun) 4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) 5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).Tugas Ketua Umum Partai Politik 6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. 8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil. Tugas Kepolisian Republik Indonesia 9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. 10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. 11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil. 13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. 14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. Tugas Kementerian Sektor Ekonomi 15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia. 16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. 17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.Selain 17 tuntutan di atas, masih ada 8 tuntutan lainnya yang punya deadline setahun lagi yakni pada 31 Agustus 2026 mendatang.

LensaDaily - Satu hari jelang tenggat 5 September 2025, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI masih belum bergeming. Padahal, salah satu poin penting dalam 17+8 Tuntutan Rakyat secara tegas mendesak MKD untuk memeriksa anggota dewan yang terlibat pelanggaran etik.Bahkan, 17+8 Tuntutan Rakyat meminta agar penyelidikan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun hingga hari ini, MKD sebagai lembaga yang seharusnya menjadi penjaga marwah parlemen itu justru tampak abai.Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam mendesak ketua umum partai politik untuk menonaktifkan anggota dewan bermasalah. Ia juga mendorong agar gaji mereka sebagai Wakil Rakyat dihentikan melalui surat resmi ke Sekretariat Jenderal DPR.Sepintas, langkah Dek Gam seperti menunjukan keberpihakan kepada publik. Namun jika dilihat lebih dalam, Dek Gam justru sedang mengalihkan tanggung jawab konstitusional yang melekat pada posisinya.Sebagai pimpinan MKD, Dek Gam seharusnya paham bahwa penegakan etik bukan hanya soal narasi moral di depan kamera. Ia memiliki kewenangan dan instrumen hukum untuk bertindak. MKD bisa memanggil, memeriksa, bahkan merekomendasikan sanksi kepada anggota dewan yang melanggar kode etik.Semua mungkin menyadari, melempar tanggung jawab kepada partai politik adalah bentuk pembelahan peran yang keliru sekaligus manipulatif. Parlemen tidak bisa hanya menjadi penonton dalam urusan etik internalnya sendiri.Lebih dari itu, sikap pasif MKD DPR mencerminkan krisis akuntabilitas yang makin akut di tubuh legislatif. Gerakan rakyat yang tersebar di berbagai daerah, dengan poster-poster berisi tuntutan konkret, sejatinya merupakan cermin besar yang memperlihatkan wajah asli lembaga perwakilan. Alih-alih berkaca, Nazaruddin justru seperti memilih menutup mata pada pantulan buruk itu.Ketika MKD gagal menjalankan fungsi dasar yang menjadi mandatnya, kepercayaan publik kepada parlemen makin runtuh. Dan ketika Ketua MKD justru menuding pihak lain tanpa mengakui tanggung jawabnya sendiri, maka rusaklah cermin etik yang semestinya dijaga.Sudah saatnya Nazaruddin dan MKD berhenti bersandiwara. Jika memang masih memiliki rasa malu dan hormat pada jabatan yang diemban, periksa segera para wakil rakyat yang diduga melanggar etik. Jangan tunggu rakyat datang mengetuk pintu DPR lebih keras.

LensaDaily - Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan pimpinan partai politik dan lembaga negara, membahas situasi demonstrasi yang masih terjadi di sejumlah wilayah dan belum sepenuhnya mereda, sehingga menjadi momentum penting bagi konsolidasi politik nasional.Pertemuan tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu 31 Agustus 2025. Jajaran ketua umum partai politik yang hadir, tampak Presiden Ke-5 Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.Kemudian, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Sekjen PKS Muhammad Kholid. Selain tokoh partai politik, Presiden Prabowo juga menerima para pimpinan lembaga negara. Hadir Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, serta Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.Dalam keterangannya usai pertemuan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa para ketua umum partai politik telah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya di parlemen yang melakukan kekeliruan. Di antaranya adalah pencabutan keanggotaan hingga pencabutan sejumlah kebijakan termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.“Terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI,” ujar Presiden Prabowo.Presiden Prabowo pun menekankan agar para wakil rakyat selalu peka terhadap aspirasi publik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dijamin undang-undang dan instrumen internasional, selama penyampaian aspirasi dilakukan secara damai.“Para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai,” ucap Presiden.