LensaDaily - Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) harus menjadi momentum membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan maupun perundungan (bullying).Proses adaptasi peserta didik pada hari-hari pertama memasuki jenjang pendidikan baru menjadi fondasi penting dalam menciptakan iklim pembelajaran yang mendukung pembentukan karakter dan peningkatan prestasi siswa.Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi yang mengatakan, MPLS tidak sekadar memperkenalkan peserta didik pada lingkungan sekolah, tetapi juga menjadi kesempatan bagi sekolah untuk memastikan setiap siswa merasa diterima dan mampu beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru."MPLS itu adalah hari pertama anak kita berpindah dari lingkungan yang lama ke lingkungan yang baru. Tentu ini perlu penyesuaian, yang pada intinya bagaimana siswa bisa merasa diterima dan memahami lingkungan tempat mereka akan melakukan proses belajar mengajar," ujarnya dikutip dpr.go.id, Senin 13 Juli 2026. Legislator Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan, keberhasilan proses adaptasi sejak awal akan memudahkan sekolah menciptakan suasana belajar yang kondusif sehingga potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal.Ia menambahkan, upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, melainkan memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tenaga pendidik, orang tua, hingga komite sekolah.Menurutnya, hari pertama sekolah menjadi momentum yang tepat untuk membangun kesepahaman antara sekolah dan orang tua terkait proses pembelajaran, perlindungan peserta didik, serta upaya menjaga kesehatan fisik dan mental anak selama menempuh pendidikan."Ini adalah awal bagi lembaga pendidikan untuk membangun kesepakatan antara sekolah, tenaga pendidik, dan orang tua. Anak-anak harus merasa nyaman dan terlindungi, baik kesehatannya maupun secara kejiwaannya," katanya.Purnamasidi menilai kesepahaman tersebut menjadi langkah awal dalam meminimalkan potensi terjadinya kekerasan maupun bullying di lingkungan sekolah."Ini penentu bagi semua stakeholder pendidikan untuk bisa meminimalkan proses kekerasan atau bullying yang mungkin potensinya akan terjadi di masa mendatang," tegasnya.Lebih lanjut, ia mendorong penguatan peran komite sekolah sebagai mitra strategis dalam mengawasi lingkungan pendidikan. Menurutnya, pengawasan terhadap perkembangan peserta didik perlu dilakukan melalui komunikasi yang intensif dan berkelanjutan antara sekolah dengan orang tua.Dengan sinergi seluruh pihak tersebut, Purnamasidi berharap MPLS benar-benar menjadi pintu masuk bagi terwujudnya lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan mendukung setiap peserta didik berkembang secara optimal.***

LensaDaily - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang telah mengambil peran aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi wujud nyata semangat gotong royong untuk menghadirkan layanan pendidikan yang semakin merata.Abdul Mu'ti mengatakan, pemerintah tidak bekerja sendiri mewujudkan pendidikan bermutu bagi seluruh anak Indonesia. Untuk itu, partisipasi masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan menjadi kekuatan penting dalam memperluas akses layanan pendidikan yang berkualitas, mudah dijangkau, dan terjangkau bagi semua."Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah membantu pemerintah menyelenggarakan pendidikan. Ini adalah amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Bersama-sama kita memenuhi amanat konstitusi agar setiap anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan yang bermutu," ujar Mendikdasmen, mengutip kemendikdasmen.go.id, Senin 13 Juli 2026.Ia menegaskan, arah kebijakan pemerintah sejalan dengan komitmen Presiden untuk memastikan layanan pendidikan semakin accessible, sehingga mudah diakses oleh masyarakat, sekaligus affordable, agar biaya pendidikan dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.Mendikdasmen juga mengajak seluruh satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat, untuk terus meningkatkan kualitas layanan sehingga mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat.Menurutnya, pendidikan Indonesia perlu mempersiapkan peserta didik menjadi pribadi yang capable, yakni terampil, mandiri, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Karena itu, Kemendikdasmen mulai memperkuat pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) beserta dukungan sarana dan peningkatan kompetensi guru sebagai bekal menghadapi perubahan dunia kerja dan perkembangan teknologi.Di sisi lain, penguasaan teknologi harus berjalan seiring dengan pembentukan karakter. "Anak-anak harus menguasai teknologi informasi, tetapi juga memiliki kesalehan digital dan digital civility. Kemajuan teknologi harus diiringi dengan adab, etika, dan tanggung jawab dalam ruang digital," tegasnya.Penguatan mutu pendidikan juga diwujudkan melalui kebijakan Pembelajaran Mendalam yang berlandaskan tiga prinsip, yaitu mindful, meaningful, dan joyful atau berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Melalui pendekatan tersebut, peserta didik didorong untuk mengembangkan seluruh potensi dirinya sesuai fitrah dan bakat yang dimiliki."Anak-anak harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk mengaktualisasikan potensinya. Saya yakin, melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat, kita dapat membangun generasi Indonesia Emas 2045 yang unggul, cakap, dan bermartabat," tutup Mendikdasmen.***

LensaDaily - Pemerintah harus segera memberikan kepastian status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang masih berstatus paruh waktu agar tidak terjadi ketidakjelasan status setelah September 2026.Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal usai Pertemuan Pimpinan DPR RI dengan Forum Aliansi Guru dan Karyawan Bidang Pendidikan Nasional yang turut dihadiri perwakilan pemerintah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 9 Juli 2026.Menurut Cucun, DPR memfasilitasi pertemuan tersebut untuk mempertemukan aspirasi para guru dan tenaga kependidikan dengan pemerintah, sekaligus mendorong percepatan penyelesaian berbagai persoalan yang masih dihadapi."Ada juga PPPK yang paruh waktu. Paruh waktu ini, tadi misalkan kan aspirasi mereka. Ini kan sampai September minta kejelasan seperti apa, emang harus segera disikapi. Makanya DPR RI memfasilitasi pertemuan antara eksekutif dengan teman-teman yang berjuang di Forum Aliansi Guru ini. Jangan sampai nanti sudah lewat September status mereka tidak ada. Jadi ini butuh kejelasan terkait PPPK. Ada dua kan, ada yang penuh waktu, yang paruh waktu ini isu yang mereka minta kepastian," ujar Politisi Fraksi PKB tersebut.Selain persoalan PPPK, Cucun mengatakan DPR juga mengawal proses pemetaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang tengah dilakukan pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut penting agar kebijakan pemenuhan tenaga pendidik pada 2027 benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan."Sekarang ini memang sudah darurat, tapi masih banyak yang harus ditata dulu. Ini lagi disimulasikan sehingga nanti sebetulnya berapa sih jumlah kebutuhan guru yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Mendikdasmen lagi menghitung dengan KemenPAN-RB, sinergi juga dengan Kemendagri yang memahami bagaimana peta kebutuhan guru di daerah, termasuk kekosongan kepala sekolah," jelasnya.Cucun menambahkan, DPR akan terus mengawal proses tersebut agar hasil pemetaan kebutuhan guru, tenaga kependidikan, hingga guru agama dapat menjadi dasar penyusunan anggaran pemerintah tahun 2027."DPR ikut mengawal. Karena nanti kalau memang mau diputuskan di tahun 2027, kan ada kesiapan dalam bingkai anggaran untuk pemenuhan kebutuhan guru itu," pungkasnya.***

LensaDaily - Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim divonis hukuman 10 tahun penjara oleh majelis hakim dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Nadiem Makarim terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut."Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1 miliar, yang harus dibayar dalam jangka waktu satu bulan," kata Hakim Ketua saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juni 2026.Nadiem menjadi salah satu terdakwa dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019–2022.Sebelumnya, ia dituntut dengan pidana penjara selama 18 tahun, pidana denda Rp1 miliar subsider 190 hari penjara, serta uang pengganti Rp5,67 triliun subsider 9 tahun penjara.Dalam kasus itu, Nadiem Makarim didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp2,18 triliun. Korupsi diduga, di antaranya dilakukan dengan melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan CDM tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022, tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan.Perbuatan pendiri salah satu perusahaan teknologi itu didakwa dilakukan bersama-sama dengan tiga terdakwa lainnya dalam persidangan berbeda, yakni Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih serta Jurist Tan, yang saat ini masih buron.Secara perinci, kerugian negara yang disebabkan meliputi sebesar Rp1,56 triliun terkait program digitalisasi pendidikan pada Kemendikbudristek, serta senilai 44,05 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp621,39 miliar akibat pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat pada program digitalisasi pendidikan.Dengan perbuatan tersebut, Nadiem diduga telah menerima uang sebesar Rp809,59 miliar yang berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) melalui PT Gojek Indonesia.Disebutkan bahwa sebagian besar sumber uang PT AKAB berasal dari investasi Google senilai 786,99 juta dolar AS. Hal itu dapat dilihat dari kekayaan Nadiem yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tahun 2022, yakni terdapat perolehan harta jenis surat berharga senilai Rp5,59 triliun.Atas perbuatannya, eks Mendikbudristek itu terancam pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***

LensaDaily - Komitmen berkelanjutan dalam mendukung masyarakat rentan, Bank DBS Indonesia menyalurkan donasi Sumatra Disaster Relief senilai lebih dari Rp6 miliar untuk pemulihan bencana Aceh dan Sumatra. Bantuan ini disalurkan sebagai respons darurat dalam meningkatkan ketahanan komunitas terdampak dan membantu 11.475 keluarga atau 67.653 individu rentan pasca bencana banjir dan tanah longsor di 222 desa.Melalui DBS Foundation, Bank DBS Indonesia bersama mitra lokal Plan Indonesia menyalurkan bantuan tersebut dari Januari hingga April sekaligus memastikan bantuan sampai kepada penerima yang paling membutuhkan sehingga upaya pemulihan pasca bencana berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan.Presiden Direktur Bank DBS Indonesia Lim Chu Chong mengatakan, Bank DBS Indonesia menjunjung tinggi komitmen yang melampaui sektor perbankan. Sebagai mitra tepercaya dalam mendukung ekonomi inklusif, DBS Indonesia memiliki tanggung jawab sebagai menjadi salah satu sumber kekuatan serta pendorong kebaikan yang berdiri bersama komunitas kami, terutama di masa-masa sulit."Kondisi masyarakat di Aceh dan Sumatra Barat dalam melewati masa pemulihan yang krusial ini turut menjadi prioritas kami dalam berkontribusi secara jangka panjang," ucap Lim Chu Ching dalam keterangannya Senin 22 Juni 2026.Program respons darurat ini dirancang untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak, sekaligus membantu mereka melangkah dengan pemulihan yang berkelanjutan. Keberlangsungan bantuan kemitraan ini telah menjangkau sejumlah wilayah Aceh mulai dari Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Tengah, dan Aceh Utara. Lebih dari itu, sinergi dukungan ini juga sampai di wilayah Agam dan Padang Pariaman di Sumatra Barat.Bank DBS Indonesia menyalurkan bantuan secara gotong royong bersama mitra strategis seperti Plan Indonesia, Mercy Corps Indonesia, Nazava, Adena Coffee, serta sejumlah mitra lokal lainnya yang diawasi pelaksanaannya oleh DBS Foundation.Fokus utama program bantuan mencakup pemenuhan kebutuhan mendesak mulai dari penyediaan akses air bersih, sanitasi, fasilitas dan perlengkapan kebersihan, rehabilitasi sumber air dan sistem perpipaan, hingga dukungan hunian darurat dan kebutuhan pokok rumah tangga.Program ini juga mencakup dukungan bagi anak-anak dan keluarga terdampak melalui distribusi perlengkapan sekolah, penyediaan ruang belajar sementara, serta bantuan tunai multiguna yang mampu membantu pemenuhan kebutuhan prioritas selama masa pemulihan.Secara total pelaksanaan program ini menjangkau hingga 6 kabupaten dengan penerima manfaat yang terdiri dari 20.085 anak perempuan, 17.625 anak laki-laki, 12.635 perempuan dewasa, dan 17.308laki-laki dewasa. Dari keseluruhan penerima manfaat tersebut, program juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, termasuk 356 lansia berusia di atas 50 tahun dan 20 penyandang.Selain memberikan bantuan utama, Bank DBS Indonesia juga berkontribusi dalam penguatan aspek perlindungan dan pemulihan sosial masyarakat terdampak. Dukungan ini mencakup sesi pendampingan psikososial, penguatan ketahanan serta perlindungan masyarakat, pelatihan pencegahan kekerasan berbasis gender, sampai dengan peningkatan kapasitas sektor pendidikan dalam situasi darurat.Bank DBS Indonesia juga turut mendukung penguatan koordinasi respons bencana bersama pemerintah daerah, platform koordinasi kemanusiaan, BNPB, dan organisasi masyarakat sipil lokal agar upaya pemulihan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti menyampaikan terima kasih kepada Bank DBS Indonesia atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada Plan Indonesia. "Kolaborasi ini memungkinkan kami untuk menyalurkan bantuan secara efektif kepada komunitas yang membutuhkan, terutama bagi kelompok paling rentan. Kami optimis bahwa kemitraan ini akan menciptakan dampak positif yang signifikan sekaligus mempercepat upaya pemulihan masyarakat," katanya.