LensaDaily - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin bersama Chairman The Nippon Foundation Yohei Sasakawa mengunjungi Kompleks Kusta Jongaya, RW 04, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sabtu 11 Juli 2026. Kunjungan tersebut menjadi wujud komitmen pemerintah bersama mitra internasional untuk mempercepat eliminasi kusta sekaligus menghapus stigma yang masih dialami penyintas.Dalam kunjungan tersebut, Menkes berdialog langsung dengan para penyintas, termasuk Muhammad Ali, seorang penyintas kusta yang kini tengah menjalani pengobatan. Menurut Menkes, kisah Muhammad Ali menjadi pengingat bahwa keterlambatan penemuan kasus dapat menyebabkan kecacatan, padahal kusta merupakan penyakit yang dapat disembuhkan."Kusta bukan kutukan. Ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan ada obatnya. Kalau ditemukan sejak dini, bisa sembuh. Bahkan setelah mulai minum obat, penderita sudah tidak menularkan penyakitnya. Jadi masyarakat tidak perlu takut, tetapi segera membawa anggota keluarga yang memiliki gejala untuk diperiksa," ujar Menkes.Menkes menegaskan, tantangan terbesar dalam penanggulangan kusta saat ini bukan hanya menemukan kasus, tetapi juga menghapus stigma yang membuat penyintas dikucilkan dari keluarga maupun masyarakat."Kita ingin para penyintas tidak hanya sembuh secara medis, tetapi juga kembali diterima di tengah masyarakat. Tidak boleh ada lagi diskriminasi terhadap penyintas kusta," katanya.Chairman The Nippon Foundation Yohei Sasakawa mengatakan eliminasi kusta tidak cukup hanya dengan menyediakan pengobatan, tetapi juga memastikan hak-hak penyintas dihormati dan mereka memperoleh kesempatan hidup yang setara tanpa stigma.Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat kepada warga Kampung Kusta Jongaya."Kehadiran Bapak Menteri menjadi semangat baru bagi warga kami. Mereka membutuhkan dukungan agar kembali percaya diri dan dapat diterima oleh keluarga maupun masyarakat," ujarnya.Dalam kesempatan tersebut Menkes juga menyerahkan bantuan kebutuhan bagi warga Kampung Kusta Jongaya sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas hidup penyintas.Kunjungan ke Kampung Kusta Jongaya merupakan bagian dari rangkaian Konferensi Nasional Percepatan Eliminasi Kusta Tahun 2026 yang mempertemukan pemerintah, organisasi penyintas, tenaga kesehatan, akademisi, dan mitra pembangunan untuk mempercepat terwujudnya Indonesia bebas kusta pada 2030.***

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan sementara atas Hak Guna Usaha (HGU) di sekitar area relokasi penyintas banjir di Sumatra, untuk memfasilitasi kebutuhan lahan pembangunan hunian sementara."Kalau perlu, HGU-HGU, bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting, lahan harus ada," ujar Presiden Prabowo, Senin 8 Desember 2025.Ia mengatakan, bahwa pemerintah harus segera menyediakan lahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.Instruksi itu muncul setelah Kepala BNPB Suharyanto melaporkan bahwa salah satu hambatan mendesak dalam percepatan pembangunan huntara di sekitar wilayah bencana yang telah pulih, adalah ketersediaan lahan dari pemerintah daerah.“Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, Pak Presiden. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama,” ujar Kepala BNPB.Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara wajib menemukan solusi cepat.“Saya kira lahannya harusnya ada. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua K/L, terutama ATR, kehutanan, ATR-BPN dicek semua,” kata Presiden Prabowo.Dalam penjelasannya, Kepala BNPB menyampaikan bahwa huntara dirancang untuk menjadi tempat tinggal yang jauh lebih layak dibanding tenda-tenda pengungsian. Setiap unit diperuntukkan bagi satu keluarga.“Luasnya tipe 36, Pak Presiden. Delapan kali lima. Daripada mereka tinggal di tenda, lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara,” ungkap Kepala BNPB.Terkait detail spesifikasi dan biaya konstruksi, Kepala BNPB menyebut harga yang perlu ditanggung pemerintah berkisar Rp30 juta per unit hunian sementara. Bangunan itu akan dilengkapi dengan WC dan kamar mandi, di dalam hunian.Kepala BNPB juga menjelaskan bahwa huntara dirancang digunakan maksimal satu tahun sebelum warga dipindahkan ke hunian tetap (huntap). Namun, proses pemindahan itu bisa lebih lama bila ketersediaan lahan terhambat.

LensaDaily - Bantuan logistik sebanyak 2,6 ton yang dikumpulkan aktivis Ferry Irwandi dan Jovial Da Lopez dikirimkan untuk penyintas bencana Sumatera. Wilayah yang terisolasi dan belum tersentuh bantuan menjadi tujuan utama bantuan ini.Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan makanan, pakaian, dan perlengkapan mandi dengan total 2.639 Kg diangkut dengan pesawat milik Polri. Bantuan untuk masyarakat terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat terus disalurkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sebagai relawan.Hingga hari ini, bantuan masih terus dikirimkan untuk menjangkau semua titik di tiga provinsi Aceh, Sumut dan Sumbar yang terdampak tersebut. Pengiriman bantuan ini melalui penerbangan dari Lapangan Udara Mako Poludara Baharkam Polri menuju Kualanamu, Sumatera Utara.Ferry Irwandi mengungkap bahwa pemberian bantuan kemanusiaan ini bekerja sama dengan Polri dan Kitabisa. Bantuan ini pun akan terus disalurkan secara bertahap.“Kita menuju Pulau Sumatera sekarang dengan 2,6 ton bantuan tahap awal, nanti menyusul lagi, menyusul lagi. Semangat semuanya," ujar Ferry Irwandi.Polri pun mengapresiasi aksi solidaritas atas peran masyarakat dalam kepedulian terhadap korban terdampak bencana banjir bandang dan longsor.“Polri mengapresiasi peran aktif masyarakat dengan bahu-membahu menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara kita yag tersampak bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh,” ungkap Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Kamis 4 Desember 2025.Menurut Komjen Pol Dedi, peran serta masyarakat menjadi wujud kepedulian terhadap sesama dan akan semakin memaksimalkan penanganan bencana alam yang tengah terjadi. Sinergitas semua pihak menjadi kekuatan dalam percepatan penanganan bencana ini.“Kami berterima kasih kepada masyarakat dan relawan, di antaranya Bang Ferry Irwandi dan Bang Jovial Da Lopez atas kontribusinya terhadap bencana alam di Aceh, Sumut, dan Sumbar,” jelas Wakapolri.Lebih lanjut ditegaskan Wakapolri bahwa Polri juga telah membuka posko bencana secara terpusat dan di daerah. Posko ini sebagai wadah untuk menghimpun dan menyalurkan bantuan dari masyarakat kepada korban terdampak bencana alam di berbagai wilayah terdampak bencana dan bisa dihubungi melalui call center 081298420098.