LensaDaily - PTPN IV Palmco sebagai Sub Holding dari Holding Perkebunan PTPN III (Persero) terus memperluas sinergi strategis dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di berbagai wilayah operasionalnya. Langkah kolaboratif ini difokuskan sebagai upaya nyata korporasi untuk mengamankan aset negara, menyehatkan lingkungan sosial masyarakat, serta mengakselerasi modernisasi tata kelola perkebunan sawit.Dalam keterangan tertulisnya disampaikan kepada awak media, Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa mengatakan bahwa pengamanan wilayah operasional tidak semata-mata untuk memastikan kelancaran aktivitas bisnis perusahaan. Lebih dari itu, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab konkret dalam mengamankan dan mengelola kekayaan negara.“Pengamanan aset negara adalah salah satu prioritas utama kami. Sinergi bersama jajaran Aparat Penegak Hukum seperti TNI dan Polri, baik melalui penguatan teritorial maupun pendekatan sosial ke masyarakat, merupakan kunci agar seluruh area operasional tetap kondusif dan aset negara dapat dikelola secara optimal," ujar Jatmiko, Rabu 3 Juni 2026.Jatmiko memaparkan, strategi pengamanan yang diusung perusahaan kini juga berjalan berdampingan dengan adopsi teknologi terkini. Di wilayah Lampung, misalnya, PTPN IV PalmCo melalui Regional VII baru-baru ini telah merealisasikan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kodam XXI/Radin Inten guna menyinergikan pola pengamanan lahan terpadu dengan inovasi teknologi."Kombinasi antara perlindungan aset negara, inovasi teknologi berkelanjutan, serta komitmen menyehatkan lingkungan sosial di area operasional ini kami harapkan sanggup menghadirkan tatanan ekosistem industri perkebunan yang aman, produktif, dan membawa manfaat nyata bagi ekonomi nasional," ucap Jatmiko.Menanggapi kolaborasi strategis tersebut, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyambut baik kerja sama yang terjalin. Menurutnya, sektor perkebunan memiliki peran penting dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi nasional.“PTPN IV merupakan bagian penting dalam mendukung tujuan ketahanan pangan dan energi nasional. Karena itu, kami menyambut baik kerja sama ini dan siap mendukung pengamanan aset maupun berbagai bentuk kolaborasi lainnya yang dapat berjalan bersama demi mendukung kemajuan perusahaan dan masyarakat,” ungkap Mayjen TNI Kristomei.Ia juga menekankan bahwa sinergi yang dibangun membuka peluang pengembangan di sektor Agri-Tech. “Kami membuka ruang kolaborasi yang luas, tidak hanya dalam pengamanan. Saat ini kami juga telah memanfaatkan sistem berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk membantu memprediksi hasil produksi suatu wilayah dan komoditas melalui analisa foto areal drone. Teknologi seperti ini tentu memiliki potensi besar untuk dikembangkan bersama, termasuk di sektor perkebunan,” jelas Pangdam.Fokus Menyehatkan Lingkungan SosialSelain pemanfaatan teknologi pengawasan di Lampung, sinergi pengamanan yang masif juga diintensifkan di wilayah kerja Regional III, khususnya di kawasan Kampar, Riau. Di daerah tersebut, kerja sama antara perusahaan dengan Polri dan TNI dititikberatkan pada penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan dan menekan intensitas pencurian komoditas perkebunan demi mengamankan aset negara.Langkah konkret tersebut baru-baru ini diwujudkan melalui perhelatan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kemasyarakatan yang diinisiasi oleh PTPN IV Kebun Sei Garo. Dalam forum tatap muka bersama warga ini, perusahaan secara aktif merangkul aparatur penegak hukum, tokoh masyarakat, serta jajaran pemerintah daerah untuk membangun kesadaran bersama akan pentingnya menjaga ketertiban lingkungan.Hadir mewakili Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan, Kapolsek Tapung Kompol Y. Emanuel Bambang Dewanto memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah proaktif dan kemitraan dinamis ini.“Terima kasih kepada pihak PTPN IV yang telah mendukung dan memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan dari hasil sosialisasi ini memberikan manfaat yang sangat baik terhadap menurunnya kejadian pencurian kelapa sawit di wilayah Kecamatan Tapung,” ujar Kompol Y. Emanuel.Senada dengan hal tersebut, Danramil 16 Tapung Kapt Inf Devi Khairul Edward memandang agenda sosialisasi bersama ini merefleksikan tingginya kepedulian antarinstitusi terhadap ketenteraman wilayah dan penyelesaian masalah sosial warga secara humanis.“Kami dari Koramil 16 Tapung mengucapkan terima kasih kepada pihak PTPN IV Kebun Sei Garo yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Semoga ke depannya, apa yang menjadi kendala dan keluhan masyarakat dapat kita tangani bersama,” ujar Kapt Inf Devi.Melalui pendekatan teritorial dan forum silaturahmi semacam ini, perusahaan mempertegas komitmennya untuk merawat jalinan hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar, sekaligus memperkokoh kemitraan jangka panjang bersama institusi pengamanan negara.

LensaDaily - Permintaan terhadap produk sawit berkelanjutan semakin ketat di pasar global ditengah industri kelapa sawit nasional menghadapi tekanan ganda dalam lima tahun terakhir. Sedangkan permintaan terhadap produk sawit berkelanjutan semakin ketat di pasar global dan di sisi lain, produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia justru cenderung stagnan.Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, stagnasi produksi menjadi tantangan paling mendesak yang kini dihadapi industri sawit nasional. Kondisi itu memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan pasokan bahan baku sawit nasional, termasuk saat pemerintah tengah mempercepat hilirisasi dan meningkatkan pemanfaatan biodiesel berbasis sawit menuju implementasi B50 pada 2026.“Lima tahun terakhir produksi kita stagnan. Tahun 2025 memang naik sedikit. Produksi CPO sekitar 51,6 juta ton, total produksi 56,5 juta ton. Padahal seharusnya bisa lebih dari 60 juta ton,” sebut Eddy dalam diskusi industri sawit di Jakarta, baru-baru ini.Menurut Eddy, salah satu penyebab utama stagnasi ialah lambatnya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Padahal, program tersebut dinilai strategis untuk mengganti tanaman tua dengan bibit unggul yang lebih produktif.Selain persoalan produktivitas, sektor sawit nasional juga menghadapi tantangan sertifikasi dan keterlacakan rantai pasok. Tuntutan itu semakin menguat setelah Uni Eropa menerapkan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang mewajibkan produk bebas deforestasi serta dapat ditelusuri hingga tingkat kebun.Eddy menilai kesiapan petani rakyat dalam memenuhi standar tersebut masih rendah.“Petani rakyat yang sudah ISPO belum sampai 5 persen. Padahal pasar sekarang menuntut sertifikasi dan traceability,” katanya.Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K SantosaDi tengah tantangan itu, PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo terus menggesa program transformasi sawit rakyat melalui skema “BUMN untuk Sawit Rakyat”. Program yang difokuskan pada peningkatan produktivitas kebun petani sekaligus penguatan tata kelola berkelanjutan.Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa mengatakan, peningkatan produksi nasional tidak dapat dilepaskan dari perbaikan produktivitas kebun rakyat yang selama ini menjadi tulang punggung industri sawit Indonesia.“Kalau bicara stagnasi produksi nasional, maka gap itu salah satunya dapat ditutup dari sawit rakyat. Karena itu PalmCo hadir melalui program plasma dan pendampingan terpadu agar produktivitas petani meningkat, mulai dari penggunaan bibit unggul, kultur teknis, pembinaan kelembagaan petani sampai kepastian penyerapan hasil produksi,” ujarnya.Menurut Jatmiko, perusahaan tidak hanya memberikan pendampingan teknis, tetapi juga menjalankan pola pengelolaan terpadu melalui skema single management dan avalis produksi. Skema tersebut diterapkan untuk menjaga standar budidaya sekaligus memastikan produktivitas kebun petani tetap terukur.PalmCo menggandeng Pusat Penelitian Kelapa Sawit dalam penyediaan bibit unggul bersertifikat. Melalui penerapan praktik budidaya yang lebih disiplin, produktivitas kebun rakyat binaan perusahaan disebut mampu mencapai rata-rata 20 ton tandan buah segar per hektare pada tanaman usia TM II Bahkan, pada sejumlah lokasi produktivitas mencapai 23,9 ton per hektare atau setara sekitar 4 ton CPO per hektare.Angka tersebut berada di atas rata-rata produktivitas nasional yang saat ini masih berkisar 2-3 ton CPO per hektare.Jatmiko mengungkapkan, peningkatan produktivitas sawit rakyat ini menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan kebutuhan pangan, energi, dan ekspor nasional di tengah meningkatnya konsumsi domestik untuk biodiesel.Selain memperkuat sektor hulu, PalmCo juga mulai mendorong pemanfaatan biomassa dan limbah sawit sebagai sumber energi hijau untuk mendukung agenda transisi energi nasional.Direktur Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan Kementerian Perindustrian Krisna Septiningrum menilai peningkatan produktivitas sawit rakyat harus ditopang penggunaan bibit unggul dan perawatan kebun yang baik agar tanaman lebih cepat menghasilkan.Sementara itu, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha sekaligus peneliti sawit Universitas Indonesia Eugenia Mardanugraha menegaskan bahwa hilirisasi sawit nasional tidak akan optimal tanpa peningkatan produksi di tingkat petani.Menurut dia, penguatan sawit rakyat menjadi semakin penting menjelang implementasi mandatori B50 pada tahun depan agar keseimbangan pasokan untuk pangan, energi, dan ekspor tetap terjaga.

LensaDaily - Peringatan Hari Bumi 2026 dimanfaatkan Subholding PTPN III (Persero), PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo untuk mempertegas komitmen lingkungan melalui gerakan penanaman pohon bertajuk “One Man One Tree”. Perusahaan menargetkan penanaman 50.000 pohon sepanjang tahun ini yang tersebar di berbagai wilayah operasional, dari Aceh hingga Kalimantan.Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas bisnis dan kelestarian lingkungan, sekaligus memperkuat implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan bahwa program ini dirancang tidak sekadar simbolik, melainkan sebagai gerakan kolektif yang melibatkan seluruh karyawan hingga ke tingkat unit terkecil.“Program ‘One Man One Tree’ ini adalah langkah nyata untuk memastikan bumi tetap menjadi penopang kehidupan. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan keberlanjutan di masa depan,” ujar Jatmiko di Medan, Senin 27 April 2026.Target 50.000 pohon pada 2026 mencerminkan keberlanjutan dan peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, PalmCo mencatat penanaman 8.750 pohon, lalu meningkat menjadi 17.500 pohon pada 2025. Sehingga total hingga tahun ini Perusahaan menyasar lebih dari 76 ribu pohon telah ditanam di berbagai wilayah operasional perusahaan di Indonesia.Menurut Jatmiko, peningkatan tersebut menunjukkan konsistensi sekaligus eskalasi komitmen perusahaan dalam mendukung pemulihan ekosistem. Ia menambahkan, kehadiran jajaran direksi dan seluruh manajemen regional di lapangan bertujuan memastikan program berjalan efektif dan berkelanjutan.Selain aspek lingkungan, program ini juga berkaitan dengan upaya mempertahankan kinerja ESG PalmCo di tingkat global. Saat ini, perusahaan disebut berada di peringkat kedua dunia untuk kategori agrikultur.“Fokus kami adalah menjaga kawasan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value/HCV) serta area kritis lainnya agar tetap terkelola dengan baik,” kata Jatmiko.Fokus Beragam di DaerahImplementasi program penanaman pohon dilakukan secara serentak di tujuh region operasional PalmCo, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi ekologis masing-masing wilayah.Di Kalimantan Barat, misalnya, penanaman difokuskan pada area yang rentan mengalami degradasi lahan. Ike Septiani, karyawan PTPN IV Regional V, mengatakan bahwa keterlibatan langsung karyawan memberikan rasa tanggung jawab personal terhadap lingkungan.“Di Kalimantan, vegetasi yang kuat diperlukan untuk menjaga struktur tanah agar tidak mudah rusak. Ini penting agar operasional perkebunan tetap selaras dengan kondisi alam,” ujarnya.Sementara itu, di Riau, upaya konservasi diarahkan pada perlindungan ekosistem perairan. Candra Syahroni dari PTPN IV Regional III menyebutkan bahwa penanaman dilakukan di sempadan sungai guna mencegah erosi dan menjaga kualitas air.“Penanaman di sepanjang aliran sungai menjadi prioritas. Kami berharap langkah ini juga menggerakkan masyarakat sekitar untuk ikut menjaga lingkungan,” kata Candra.Melalui gerakan yang melibatkan ribuan karyawan ini, PalmCo berupaya menempatkan isu keberlanjutan sebagai bagian integral dari operasional perusahaan. Peringatan Hari Bumi pun tidak berhenti pada seremoni, melainkan menjadi momentum untuk memperluas dampak nyata bagi lingkungan.

LensaDaily - Kementerian Lingkungan Hidup menghentikan sementara izin operasional tiga perusahaan yang diduga menjadi salah satu penyebab bencana banjir yang melanda Sumatera Utara (Sumut). Ketiga perusahaan itu, yakni PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE).Dihentikannya operasional ketiga perusahaan tersebut, usai Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq melakukan inspeksi udara dan darat di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga.Pemantauan itu dilakukan guna memverifikasi penyebab bencana serta menilai kontribusi aktivitas ketiga perusahaan itu menjadi biang kerok terhadap meningkatnya risiko banjir dan longsor. Hal ini juga sekaligus memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan lingkungan hidup.Hanif mengatakan bahwa berdasarkan temuan lapangan, pemerintah memutuskan menghentikan sementara operasional ketiga perusahaan tersebut. Pihaknya juga mewajibkan audit lingkungan sebagai langkah pengendalian tekanan ekologis di hulu DAS yang memiliki fungsi vital bagi masyarakat.“Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan. Kami telah memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta," ujar Hanif melalui keterangan resmi dikutip Minggu 7 Desember 2025.Dia menegaskan bahwa DAS Batang Toru dan Garoga adalah kawasan strategis dengan fungsi ekologis dan sosial yang tidak boleh dikompromikan. Hanif juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha di kawasan tersebut. Ini terutama dengan curah hujan ekstrem yang kini mencapai lebih dari 300 mm per hari.“Pemulihan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana,” ungkapnya.Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, menambahkan bahwa hasil pantauan udara menunjukkan adanya pembukaan lahan masif yang memperbesar tekanan pada DAS.“Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar. Kami akan terus memperluas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatera Utara,” ungkap Rizal Irawan.Menteri Hanif juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha di kawasan tersebut, terutama dengan curah hujan ekstrem yang kini mencapai lebih dari 300 mm per hari.“Pemulihan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana,” jelas Menteri Hanif.KLH/BPLH kini memperketat verifikasi persetujuan lingkungan dan kesesuaian tata ruang untuk seluruh kegiatan di lereng curam, hulu DAS, dan alur sungai. Penegakan hukum akan ditempuh apabila ditemukan pelanggaran yang menambah risiko bencana.“Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran. Penegakan hukum lingkungan adalah instrumen utama untuk melindungi masyarakat dari bencana yang bisa dicegah,” tutup Menteri Hanif.KLH/BPLH memastikan verifikasi lapangan akan terus dilakukan terhadap perusahaan lain yang terindikasi memberi kontribusi signifikan terhadap tekanan lingkungan di Sumatera. Pemerintah berkomitmen menjadikan penegakan hukum lingkungan sebagai fondasi utama dalam mencegah bencana ekologis dan melindungi masyarakat.