LensaDaily - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi di 116.198 hektare di Pulau Sumatera. Pencabutan izin ini paska bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dan merenggut 1.000 lebih orang meninggal dunia."Secara resmi hari ini saya umumkan kepada publik atas tujuan Pak Presiden saya akan mencabut 22 PBPH perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang luasnya sebesar 1.012.016 hektare termasuk di antaranya di Sumatra seluas 116.198 hektare," kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 15 Desember 2025.Raja Juli menyatakan pencabutan dilakukan terhadap pemegang izin nakal. Ia mengatakan perusahaan-perusahaan tersebut selama ini dinilai tidak mengikuti aturan."Tidak bisa menjaga konsesi yang diberikan kepada mereka, dan oleh karena itu kita cabut izinnya," katanya.Namun, ia belum membeberkan perusahaan yang mengantongi 22 PBPH itu. Ia menyampaikan nama perusahaan-perusahaan itu akan dicantumkan dalam surat keputusan yang akan diterbitkan."Detailnya saya akan menuliskan SK pencabutan ini dan nanti akan saya sampaikan," kata dia.Sebelumnya pada Februari lalu, Kemenhut juga telah mencabut 18 PBPH dengan total luas 526.144 hektare. Di sisi lain, Kemenhut kini telah mengidentifikasi 12 perusahaan yang terindikasi berkontribusi terhadap banjir di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.Raja Juli menegaskan, pihaknya akan melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan itu. Kendati demikian ia enggan mengungkap 12 perusahaan yang terindikasi berkontribusi terhadap bencana Sumatera yang telah merenggut ribuan nyawa itu karena proses hukum masih berlangsung.

LensaDaily - Pemanfaatan perhutanan sosial yang baik dan optimal dapat berkontribusi menopang ekonomi dan memberikan dampak ganda bagi masyarakat, yang diharapkan dapat tumbuh menopang ekonomi rakyat dan menciptakan lapangan kerja. Sehingga nantinya juga dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan ekstrem di kawasan hutan.Hal ini dikatakan Menteri Kehutanan (Menhut) Republik Indonesia, Raja Juli Antoni saat hadir pada Lokakarya Perhutanan Sosial dan Temu Usaha Kelompok Tani Hutan yang diselenggarakan Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI), Dinas LHK Sumut, dan Balai Perhutanan Sosial Medan, didukung Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan (Kemenekeu) di Grand Mercure Medan Cipta Medan Angkasa, Rabu 10 September 2025.Perhutanan sosial, sebut Menhut, selain untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan, juga merupakan salah satu program strategis dalam mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto tentang ketahanan pangan atau swasembada pangan nasional, serta energi baru terbarukan.“Diharapkan perhutanan sosial yang dikelola masyarakat nantinya bisa mendapat akses modal dari perbankan, sehingga kualitas produk perhutanan sosial juga dapat meningkat,” kata Raja Juli dihadapan Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar dan Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Nasution yang turut hadir.Saat ini terdapat total 15.769 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). KUPS tersebut memiliki rincian tingkat platinum sebanyak 120 KUPS; tingkat golddengan jumlah 1.350 KUPS; tingkat silver sebanyak 5.749 KUPS; dan tingkat blue dengan total 8.550 KUPS.Diungkapkan Raja Juli Antoni, sebanyak 11.065 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial telah diberikan kepada 1,4 juta Kemitraan Kehutanan (KK) dengan luas 8,4 juta hektare, sepanjang periode Januari hingga September 2025 di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.“Penyerahan 11.065 SK Perhutanan Sosial dengan luasan 8,4 juta hektare ini memberikan hak kelola bagi masyarakat lokal secara legal dan berkelanjutan untuk pemanfaatan hasil hutan hingga mengurangi deforestasi,” ungkapnya.Untuk di Sumut ada 251 SK perhutanan sosial yang telah diterbitkan. Dengan luasan 113 ribu hektare, serta melibatkan 25 ribu kepala keluarga.“Masih ada 400 ribu hektare lagi yang berpotensi kita berikan SK pada masyarakat,” ujar Menhut. Pada prinsipnya, perhutanan sosial adalah upaya untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan ekologi. Menurutnya mustahil menjaga hutan jika masyarakat tidak sejahtera. Pihaknya berupaya memaksimalkan fungsi program sosial dengan akses terhadap modal serta pasar.Gubernur Sumut, Bobby Nasution, mengapresiasi para petani hutan, karena peran mereka dalam melestarikan kawasan hutan dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Hutan Sumut memiliki potensi untuk menjaga perputaran perekonomian. “Saya berterima kasih kepada petani hutan yang terus menjaga perekonomian Sumut melalui hasil hutan yang ibu bapak kelola,” ucapnya. Bobby meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, untuk bagaimana agar para petani hutan bisa mengakses layanan perbankan atau permodalan. Menurutnya, hal tersebut akan sangat membantu masyarakat Sumut, khususnya petani hutan di Sumut. “Mungkin (petani) ada lahannya, mengelola hutan bisa, tapi modalnya mana, kalau kita berikan akses ke lembaga keuangan dengan kebijakan Pak Menteri, ini akan sangat membantu masyarakat Sumut,” ucapnya.Direktur Eksekutif Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI), Masrizal Saraan, dalam laporannya menyampaikan, forum ini bukan sekadar tempat diskusi. Forum ini adalah wadah konsultasi, wadah konsolidasi komitmen, para pemegang Perhutanan Sosial di Sumut untuk menegaskan bahwa Sumut berada di garis terdepan dalam agenda pembangunan hijau di Indonesia, yang selaras juga dengan visi misi Gubernur Sumut.Hadir lebih dari 300 orang yang merupakan perwakilan dari Pemerintah Daerah yang ada di Sumut, UPTD, KPH, para pemegang izin Perhutanan Sosial sebanyak lebih dari 100. Juga ada para pendamping dan tentunya mitra pembangunan yang ada di Sumut.“Ini menunjukkan bahwa agenda bersama di Sumut mendapatkan dukungan yang kuat dari semua stakeholder yang ada,” ucapnya.Sebelumnya, kata Masrizal, pada Selasa (9/9/2025), dilakukan pengesahan 50 RKPS (Rencana Kelola Perhutanan Sosial) – RKT (Rencana Kerja Tahunan). Pengesahan RKPS dan RKT ini adalah tonggak penting bagi keberlanjutan pengelolaan hutan di Sumut. “Dokumen-dokumen ini bukan hanya formalitas administrasi, melainkan peta jalan nyata bagi kelompok tani hutan untuk mengelola kawasan dengan prinsip lestari, produktif, dan berkeadilan,” ungkapnya.PETAI melihat momentum ini sebagai bukti kuat bahwa kolaborasi multipihak, pemerintah, masyarakat, mitra pembangunan, dan sektor usaha, dapat menghasilkan terobosan yang langsung menyentuh kebutuhan di lapangan.“Kita semakin optimis bahwa perhutanan sosial tidak hanya memberi akses kelola, tetapi juga membuka ruang bagi inovasi usaha rakyat, penguatan kelembagaan, serta kontribusi nyata terhadap pencapaian target nasional pengurangan emisi dan sejalan dengan prinsip pembangunan rendah karbon,” Masrizal menuturkan.“Tantangan berikutnya adalah, memastikan apa yang direncanakan benar-benar diimplementasikan, dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan kita bersama,” pungkasnya.

LensaDaily - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni diketahui bertemu dan bermain domino dengan tersangka kasus pembalakan liar, Azis Wellang bersama Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding. Raja Juli Antoni yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu pun membenarkan dokumentasi yang pertama kali dipublikasikan oleh Tempo.Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menanggapi terkait foto dirinya bersama Azis Wellang yang merupakan tersangka kasus pembalakan liar. Raja Antoni menjelaskan awal mula dirinya berada di lokasi tersebut.Hal ini disampaikan Raja Antoni Sabtu 6 September 2025 menanggapi pemberitaan yang dimuat oleh Tempo dengan judul ‘Menteri Kehutanan Main Domino dengan Tersangka Pembalak Liar’. Berita tersebut memuat foto yang menampilkan Raja Antoni bersama Menteri Pelindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding dan dua orang lainnya yang tengah bermain domino.Raja Antoni menjelaskan, dirinya bertemu dengan Karding di posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) atas permintaan Karding. Dalam pertemuan di luar jam kerja itu, Raja Antoni dan Karding melakukan diskusi yang tidak berkaitan dengan kasus pembalakan liar.“Saya janjian bertemu Mas Menteri Karding. Mas Menteri Karding meminta saya “nyamperin” beliau di posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) dimana beliau pada saat ini menjadi Sekjennya,” ujar Raja Antoni, mengutip jpnn.com, Minggu 7 September 2025.“Saya berdiskusi dengan Mas Menteri Karding berdua saja di ruang bagian belakang selama 2 jam-an lebih. Tidak ada tema diskusi kami menyangkut kasus pembalakan liar sama sekali. Mendekati jam 24.00 saya pamit pulang kepada beliau,” sambungnya.Raja Antoni menyebut dirinya dan Karding diminta untuk bermain domino saat hendak pulang. Ia menyebut banyak orang yang berada diruangan tersebut, selain itu Raja Antoni mengaku dirinya tidak mengenal dua orang lain yang ikut bermain, di mana saat ini baru diketahui merupakan Azis Wellang.“Di ruang tamu ramai sekali orang. Beberapa orang lainnya sedang beramain domino. Mas Menteri Karding dan saya diajak ikut main. Setelah 2 kali ‘putaran’. saya pamit pulang kepada Mas Menteri Karding dan banyak orang yang ada di ruang tamu tersebut,” tuturnya.“Saya tidak kenal dengan 2 pemain lainnya. Tidak ada juga pembicaraan soal kasus apapun pada saat itu. Setelah berita ini beredar, saya baru tahu bahwa salah seorang yang ikut main tersebut adalah Azis Wellang yang diberitakan sebagai pembalak liar,” ungkapnya.Menhut Raja Antoni memastikan dirinya tidak berkompromi dengan siapapun yang melakukan pelanggaran hukum di kawasan hutan. Ia menegaskan akan menegakkan hukum kepada pembalak liar tanpa pandang bulu.“Bagi saya tidak ada sedikitpun ruang bagi siapapun yang melakukan pelanggaran hukum di kawasan hutan. Saya akan tegakkan hukum setegas-tegasnya kepada pembalak liar tanpa pandang bulu. Demikian yang dapat saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, secara faktual menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi pada tengah malam beberapa hari yang lalu,” pungkasnya.