LensaDaily - Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho, mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan sepeda motor saat mudik Lebaran.Imbauan ini bukan larangan, melainkan upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi pada musim mudik.Menurut Agus, berdasarkan data Operasi Ketupat 2024, sebanyak 75% kecelakaan saat arus mudik melibatkan kendaraan roda dua.“Ini yang harus kita atasi bersama. Keselamatan pemudik adalah prioritas utama kami,” ujar Agus Suryonugroho seperti yang dikutip dari laman humaspolri.go.id, Selasa (25/3/2025).Untuk mengurangi risiko kecelakaan, Agus menyarankan pemudik memanfaatkan program mudik gratis yang disediakan oleh pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).Selain itu, Polri juga menawarkan layanan Valet & Ride, solusi bagi pengendara motor yang ingin perjalanan lebih aman dan nyaman.“Bagi pemudik motor, kami rekomendasikan layanan Valet & Ride yang tersedia di Jawa Tengah. Pemudik bisa menitipkan motornya di truk dan beralih ke bus menuju kampung halaman,” jelas Agus.Masyarakat yang ingin menggunakan layanan ini cukup datang ke Pos Pelayanan Valet & Ride Polda Jateng di Nasmoco Wanasari, Brebes.Agus menegaskan bahwa imbauan ini bertujuan untuk melindungi pemudik dari risiko kecelakaan.“Kami tidak melarang, tapi jika ada pilihan yang lebih aman, kenapa tidak?” katanya.Dengan berbagai fasilitas yang tersedia, masyarakat diharapkan dapat memilih moda transportasi yang lebih aman, sehingga mudik Lebaran tahun ini menjadi lebih nyaman dan selamat sampai tujuan. (*)(Jakarta)

LensaDaily - Pembatasan operasional angkutan barang selama periode Lebaran 2025 di ruas jalan tol dan non tol resmi diberlakukan hari ini, Senin (24/3/2025).Pembatasan ini dilakukan pada angkutan dengan sumbu tiga atau lebih. Pembatasan berlaku hingga 8 April 2025.“Hari ini mulai ada pembatasan kendaraan sumbu tiga ke atas tidak boleh beroperasi mulai tanggal 24 Maret-8 April,” ujar Juru Bicara Polri Kombes Pol Erdi Chaniago dalam keterangannya di Jakarta, Senin (24/3).Namun tak semua angkutan sumbu tiga ini dibatasi. Ada beberapa jenis muatan yang tak terdampak aturan ini.“Kecuali untuk kendaraan logistik seperti hantaran ternak, uang, kebutuhan pokok, dan hantaran khusus,” terangnya.Dikutip dari unggahan akun Instagram Korlantas Polri, @tmcpoldametro, pembatasan angkutan barang akan dilakukan di sejumlah ruas tol dan non tol, mulai Senin 24 Maret pukul 00.00 WIB sampai dengan Selasa 8 April 2025 pukul 24.00 WIB.Ruas Jalan TolLampung dan Sumatera Selatan– Bakauheni – Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu AgungDKI Jakarta – Banten– Jakarta – Tangerang – MerakDKI Jakarta– Prof. Dr. Ir. Sedyatmo– Jakarta Outer Ring Road (JORR)– Dalam Kota JakartaDKI Jakarta & Jawa Barat– Jakarta – Bogor – Ciawi – Cigombong – Cibadak– Bekasi – Cawang – Kampung Melayu– Jakarta – CikampekJawa Barat– Cikampek – Purwakarta – Padalarang – Cileunyi– Cileunyi – Cimalaka – Dawuan– Cikampek – Palimanan – Kanci– Jakarta – Cikampek Il Selatan segmen Sadang Bojongmangu (Fungsional).– Bogor Ring Road (BORR). Jawa Barat – Jawa Tengah Kanci – PejaganJawa Barat – Jawa Tengah- Kanci – PejaganJawa Tengah– Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang– Krapyak – Jatingaleh (Semarang)– Jatingaleh – Srondol, (Semarang)– Jatingaleh – Muktiharjo, (Semarang)– Semarang – Solo – Ngawi– Semarang – Demak– Yogyakarta – Solo segmen Kartasura – Klaten;– Yogyakarta -Solo segmen Klaten – Prambanan Tamanmartani (Fungsional)Jawa Timur– Ngawi – Kertosono – Mojokerto – Surabaya – Gempol – Pasuruan – Probolinggo– Surabaya – Gresik– Gempol – Pandaan – Malang– Probolinggo – Banyuwangi segmen SS Gentling Paiton (Fungsional).Ruas Jalan Non TolSumatera Utara– Bts. Provinsi Aceh – Tanjung Pura – Stabat – Binjai – Medan – Lubuk Pakam – Sei Rampah – Tebing Tinggi – Lima Puluh – Kisaran – Aek Kanopan – Rantau Prapat – Kota Pinang – Bts Riau– Medan – Berastagi– Pematang Siantar – Parapat Simalungun – Porsea.Jambi Dan Sumatera Barat– Jambi – Sarolangun – Padang– Jambi – Tebo – Padang– Jambi – Sengeti – Padang– Padang – Bukit Tinggi– Jambi – Sumatera Selatan – Lampung– Jambi – Palembang – LampungDKI Jakarta – Banten– Jakarta – Tangerang – Serang – Cilegon – MerakBanten– Cilegon – Lingkar Selatan Cilegon – Anyer – Labuhan– Jalan Raya Merdeka – Jalan Raya Gatot Subroto– Serang – Pandeglang – LabuanDKI Jakarta – Jawa BaratJakarta – Bekasi – Cikampek – Pamanukan – CirebonJawa Barat– Bandung – Nagreg – Tasikmalaya – Ciamis – Banjar;– Nagreg-Kadungora-Leles-Garut;– Bandung-Sumedang-Majalengka-Cirebon;– Bogor-Ciawi-Sukabumi-Cianjur-Bandung;– Padalarang-Gadog Bangkong-Cimahi;– Karawang-Subang-Indramayu-Cirebon;– Sukabumi-Pelabuhan Ratu-Jampang-Cianjur-Garut-Tasikmalaya-Pangandaran- Banjar; dan– Subang-Lembang-BandungJawa Barat – Jawa Tengah- Cirebon – BrebesJawa Tengah– Solo – Klaten – Yogyakarta– Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang – Kendal – Semarang – Demak– Semarang-Salatiga-Boyolali-Bawen-Magelang-Yogyakarta; dan– Pejagan-Tegal – Purwokerto(Jakarta)

LensaDaily - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam, menegaskan, pemerintah tidak boleh menormalisasi fenomena lonjakan harga selama Ramadan dan Idulfitri.Ia mengingatkan segenap pemerintah harus bertindak tegas untuk menjaga daya beli rakyat.Selama Ramadan dan Idulfitri, lonjakan harga pangan menjadi momok yang terus menghantui masyarakat Indonesia.Tidak jarang, harga-harga kebutuhan pokok melonjak tajam, dampaknya menambah beban ekonomi masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah. “Rakyat deg-degan setiap Ramadan, Pak. Mereka risau karena kebiasaan bulan puasa harga barang selalu naik. Kemarin, istri saya beli cabai, harganya sudah Rp100.000 per kilogram, bahkan tadi (pagi) naik lagi menjadi Rp120.000. Di Pasuruan dan Jombang, harga cabai juga sama, mahalnya. Padahal, menurut paparan Menteri Perdagangan, harga cabai seharusnya hanya Rp51.000,” ujar Mufti Anam dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025). Dirinya pun mengungkapkan rasa frustasi yang dialami masyarakat dengan kenaikan harga pangan yang tak terkendali.Sebagai contoh, paparnya, harga minyak goreng di pasar tradisional mencapai Rp20.000, jauh lebih tinggi dari harga yang dipaparkan oleh Menteri Perdagangan yang mengklaim harga rata-rata minyak goreng adalah Rp17.200.Menurutnya, perbedaan ini menunjukkan bahwa pemerintah gagal mengendalikan harga yang sudah jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan. "Apakah pemerintah akan terus menormalisasi harga-harga yang tidak wajar ini? Saya rasa, tidak seharusnya harga-harga yang tidak terjangkau dijadikan hal yang ‘wajar’ menjelang Ramadan,” ungkap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. Tidak hanya itu, Mufti Anam, sapaan akrabnya, juga menyoroti lonjakan harga bawang putih yang dinilai tidak adil.Berdasarkan data yang diperoleh, harga bawang putih rata-rata mencapai Rp43.000 per kilogram di pasar tradisional, padahal di pasar internasional harga bawang putih mengalami penurunan.Namun kenyataannya, harga bawang putih tetap melonjak, diduga karena praktik spekulasi yang dilakukan oleh para pengusaha. “Bawang putih, misalnya, harga internasionalnya turun dari US$1.400 per ton menjadi US$1.350 per ton. Dengan perhitungan yang rasional, harga bawang putih seharusnya tidak lebih dari Rp30.000 per kilogram,” jelasnya Mufti Anam pun mengingatkan Kementerian Perdagangan untuk segera menyelesaikan masalah tersebut dengan memastikan agar para importir bawang putih mengikuti regulasi harga yang ditetapkan oleh pemerintah.“Keuntungan mereka sudah sangat besar, tidak perlu ada tekanan pada konsumen. Pemerintah harus membuat peraturan yang memastikan harga terjangkau, bukan hanya sekadar memaparkan angka yang tidak relevan dengan kenyataan di lapangan,” katanya. Di sisi lain, dirinya juga menyoroti ketidakmampuan pemerintah untuk menegakkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET).Dalam beberapa kasus, sebutnya, harga-harga pangan di pasar tradisional sudah jauh melebihi HET yang ditetapkan, seperti yang terjadi pada harga minyak goreng dan bawang putih."Bapak Menteri, kalau harga minyak goreng di pasar kami mencapai Rp20.000, itu sudah jelas lebih tinggi dari yang Anda sampaikan. Ini bukan masalah janji, tapi implementasi di lapangan," kritiknya. Menurutnya, solusi yang lebih konkret diperlukan. Salah satunya adalah penetapan harga distributor yang jelas, agar pedagang tidak terjebak dalam praktik perbedaan harga yang sangat tinggi.Jika harga di atas harga distributor yang ditetapkan, maka perusahaan harus bertanggung jawab dan bahkan dapat dikenakan sanksi hukum. (*)(Jakarta)

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto meminta agar tidak ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi bulan Ramadhan untuk mengambil keuntungan pribadi maupun kelompok dengan menaikkan harga bahan pangan pokok secara tidak masuk akal.Dikutip dari lensaberitajakarta.com, Prabowo mengatakan bahwa dirinya dan para menteri sudah membahas harga bahan pokok.“Tidak hanya sekedar pemantauan, tapi ambil langkah eksekutif, langkah-langkah efektif, untuk menjamin tidak ada spekulan-spekulan yang memanfaatkan kesempatan Ramadhan untuk menaikkan harga yang tidak masuk akal,” kata Prabowo di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025).Selanjutnya, Prabowo akan memberi tahu Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan para menteri lainnya untuk memastikan ketersediaan bahan pangan pokok dan mencegah terjadinya harga spekulatif.“Ini kita suruh kerja keras supaya seluruh rakyat, terutama rakyat yang paling memerlukan, harus dapat menjangkau harga bahan-bahan tersebut. Dan saya yakin dan percaya kita akan melakukan itu dan sudah kita melakukannya,” kata Prabowo.(Jakarta)

LensaMedan - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa produksi beras pada kuartal pertama 2025 mengalami lonjakan signifikan.Berdasarkan data yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Maret total produksi beras mencapai 8 juta ton, dan diperkirakan hingga April mencapai 13-14 juta ton.Dengan surplus yang cukup besar, Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan penyerapan gabah oleh Bulog agar harga di tingkat petani tetap stabil.“Sekarang ini, posisi hari ini average harga seluruh Indonesia itu di bawah HPP. Tetapi kalau kita bedah per provinsi, itu 70 persen provinsi itu harga gabah di bawah HPP, kemudian kurang lebih 30 persen di atas HPP,” ujar Mentan Amran kepada awak media usai pertemuan yang berlangsung di di Presidential Lounge, Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025).Guna mengatasi kondisi tersebut, pemerintah telah mengambil langkah cepat dengan mengalokasikan dana sebesar Rp16,6 triliun kepada Bulog tanpa bunga.Menurut Mentan Amran, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa masa panen padi yang berlangsung pada Februari hingga April ini adalah momentum yang tidak boleh terlewatkan.“Kebijakan, inpres dan seterusnya sudah diberikan oleh Bapak Presiden. Jadi tidak ada alasan kita gagal mengeksekusi program ini. Tidak ada alasan. Kita harus rebut,” ungkap Mentan Amran.Selain membahas produksi beras, pertemuan ini juga menyoroti kesiapan pangan menjelang bulan Ramadan. Pemerintah memastikan stok beras aman dengan cadangan 2 juta ton di Bulog. “Kami yakin menghadapi bulan suci Ramadan nanti, kami yakin pangan relatif stabil,” ucap Mentan Amran.Dalam kesempatan tersebut, Mentan Amran turut menjelaskan kehadiran Wapres ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, dalam pertemuan tersebut. Amran menyebut bahwa JK memberikan masukan berdasarkan pengalamannya dalam mengelola ketahanan pangan nasional di masa lalu.“Pak JK memberi masukan, karena beliau banyak pengalaman, memberi masukan bagaimana ke depan, bagaimana serap gabah, bagaimana dulu revolusi hijau, bagaimana Bimas, memberi masukan. Dan itu adalah masukan yang baik untuk kami,” kata Mentan Amran.Pemerintah pun menargetkan kebijakan tersebut akan menjaga keseimbangan antara kepentingan petani, pengusaha, dan konsumen.Dengan strategi yang disusun bersama dan dukungan penuh dari Presiden Prabowo, pemerintah optimistis dapat mengamankan stabilitas pangan nasional serta menjaga kesejahteraan petani dan masyarakat. (*)(Jakarta)