LensaDaily - Lahan seluas 1,61 hektare milik PT Angkasa Pura Indonesia di kawasan Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta, direncanakan akan menjadi lokasi pembangunan rumah susun (rusun). Ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk pembangunan rusun relokasi warga yang tinggal di bantaran rel kereta api di kawasan Senen.Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meninjau langsung lahan tersebut Minggu 29 Maret 2026, menekankan bahwa pembangunan rusun ini akan dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), maupun pihak swasta.“Kita bersinergi antara pemerintah pusat, Kementerian PKP, Danantara, BP BUMN, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota," ujar Menteri PKP.Berdasarkan hasil koordinasi awal berbagai pemangku kepentingan, groundbreaking pembangunan rusun ini ditargetkan akan dilakukan pada Mei 2026. Adapun skema pembangunan dan pembiayaan akan segera diputuskan dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan BUMN.Menteri PKP pun berharap proyek ini dapat menjadi model sinergi antara pemerintah, BUMN, dan swasta dalam penyediaan hunian layak di kawasan perkotaan padat penduduk."Yang pasti rusun ini akan segera dibangun. Perizinan akan dibantu sepenuhnya oleh pemerintah daerah,” ujarnya.Selain pembangunan rusun, ungkap Maruarar, pada tahun 2026 pihaknya juga menyiapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 3.100 unit di wilayah DKI Jakarta. Program ini tersebar di lima wilayah kota administrasi masing-masing 600 unit serta 100 unit di Kepulauan Seribu.Turut hadir dalam peninjauan, antara lain, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria, Wali Kota Jakarta Pusat Arifin, Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia Mohammad Rizal Pahlevi, dan Plt. Direktur Utama Perum Perumnas Imelda Alini Pohan.Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara mendadak mengunjungi warga yang tinggal di bantaran rel kereta api di kawasan Senen, Kamis (26/03/2026). Dalam peninjauan tersebut, Presiden Prabowo turut mendengarkan aspirasi masyarakat yang salah satunya mengenai kebutuhan hunian yang layak.Usai melakukan peninjauan, Kepala Negara langsung menginstruksikan Menteri PKP dan jajaran terkait untuk segera menyiapkan hunian yang layak bagi warga yang tinggal di bantaran rel tersebut.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan sementara atas Hak Guna Usaha (HGU) di sekitar area relokasi penyintas banjir di Sumatra, untuk memfasilitasi kebutuhan lahan pembangunan hunian sementara."Kalau perlu, HGU-HGU, bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting, lahan harus ada," ujar Presiden Prabowo, Senin 8 Desember 2025.Ia mengatakan, bahwa pemerintah harus segera menyediakan lahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.Instruksi itu muncul setelah Kepala BNPB Suharyanto melaporkan bahwa salah satu hambatan mendesak dalam percepatan pembangunan huntara di sekitar wilayah bencana yang telah pulih, adalah ketersediaan lahan dari pemerintah daerah.“Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, Pak Presiden. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama,” ujar Kepala BNPB.Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara wajib menemukan solusi cepat.“Saya kira lahannya harusnya ada. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua K/L, terutama ATR, kehutanan, ATR-BPN dicek semua,” kata Presiden Prabowo.Dalam penjelasannya, Kepala BNPB menyampaikan bahwa huntara dirancang untuk menjadi tempat tinggal yang jauh lebih layak dibanding tenda-tenda pengungsian. Setiap unit diperuntukkan bagi satu keluarga.“Luasnya tipe 36, Pak Presiden. Delapan kali lima. Daripada mereka tinggal di tenda, lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara,” ungkap Kepala BNPB.Terkait detail spesifikasi dan biaya konstruksi, Kepala BNPB menyebut harga yang perlu ditanggung pemerintah berkisar Rp30 juta per unit hunian sementara. Bangunan itu akan dilengkapi dengan WC dan kamar mandi, di dalam hunian.Kepala BNPB juga menjelaskan bahwa huntara dirancang digunakan maksimal satu tahun sebelum warga dipindahkan ke hunian tetap (huntap). Namun, proses pemindahan itu bisa lebih lama bila ketersediaan lahan terhambat.