LensaDaily - Sumatera Utara (Sumut) menerima pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD) terbesar dibandingkan dua provinsi lain Aceh dan Sumatera Barat (Sumbar) yang terdampak bencana banjir dan longsor pada November 2025. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari keputusan pengembalian TKD 2026 bagi daerah terdampak bencana.Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Tito Karnavian menjelaskan, besaran pengembalian dana disesuaikan dengan jumlah pemotongan TKD yang sebelumnya diberlakukan pada masing-masing daerah.Saat kebijakan penyesuaian TKD 2026 diterapkan, Sumut mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp6 triliun. Sementara itu, Aceh dipotong Rp1,6 triliun dan Sumatera Barat Rp2,6 triliun.“Anggaran yang dipotong dikembalikan lagi. Sumut yang paling besar dipotongnya pada saat itu, makanya saat pengembalian Sumut yang paling besar,” kata Tito Karnavian usai rapat bersama kepala daerah terdampak bencana yang dihadiri Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution di Jakarta, Senin 25 Mei 2026. Meski menerima pengembalian TKD terbesar, Sumut juga tercatat sebagai provinsi dengan hibah terbesar untuk daerah terdampak banjir dan longsor. Total dana hibah yang disalurkan mencapai Rp260 miliar kepada pemerintah daerah yang masih mengalami keterbatasan anggaran.“Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi Sumut yang menghibahkan Rp260 miliar ke pemda yang daerahnya sangat terdampak. Sumbar Rp24 miliar, total masih ada 11 kabupaten yang masih perlu atensi khusus,” ujar Tito.Selain itu, Tito menyampaikan sebanyak 3.084 sekolah akan segera direhabilitasi dari total 4.992 sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana. Sisanya akan ditangani pada tahap berikutnya.“3.084 itu sudah ada Perjanjian Kerja Samanya dengan Kemdikdasmen. Sisanya yang sekitar 1.000 bukan didiamkan, tetapi akan ada PKS berikutnya,” katanya.Terkait pembangunan hunian tetap (huntap), Tito menjelaskan BNPB telah mulai mengerjakan huntap yang berdiri di atas lahan milik masyarakat sendiri. Sedangkan pembangunan huntap komunal di sejumlah daerah masih terkendala proses penyediaan lahan.“Sementara untuk huntap, kalau yang di tanahnya sendiri sudah dikerjakan BNPB. Yang komunal, ada beberapa daerah yang lahannya masih perlu proses lagi karena harus jauh dari daerah bencana. Kementerian ATR/BPN dan Lingkungan Hidup juga harus menyiapkan lahannya,” terang Tito Karnavian.Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno beserta jajaran kementerian terkait.

LensaDaily - Bendahara bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin berinisial Ais ditangkap Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram. Ais yang sebelumnya masuk daftar pencarian orang (DPO) ditangkap bersamaan dengan penangkapan Ko Erwin saat hendak melarikan diri ke Malaysia di perairan Sumatera Utara (Sumut).“Salah satu DPO-nya juga sudah kita tangkap atas nama Ais selaku bendahara, kita tangkap di Mataram. Jadi Bareskrim tangkap Koko Erwin kemarin di Sumut, dekat dengan perbatasan Malaysia. Kita amankan satu lagi DPO di Mataram,” ujarDirres Narkoba Polda NTB, Kombes Pol. Roman Elhaj, Jumat 27 Februari 2026, mengatakan, Ais sebagai bendahara turut menerima hasil penjualan dari Anita, istri anggota SPKT Polres Bima Kota Bripka Irfan. Seluruh dana itu, ungkapnya, akan disetorkan ke Ko Erwin sebagai bandar narkobanya.Dalam tugasnya, Ais juga sempat bertemu dengan mantan Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota Malaungi. Meski telah memiliki sepak terjangnya, namun saat penangkapan Ais di sebuah kontrakannya di Mataram.“Enggak ada ditemukan barang bukti baru, HP-nya saja yang dia bawa itu,” ujarnya.Ko Erwin DitembakSebelumnya penyidik Bareskrim Polri membawa buron bandar narkoba bernama Erwin bin Iskandar alias Koko Erwin ke Bareskrim Polri usai ditangkap di perairan Tanjung Balai, Sumatera Utara saat menuju Malaysia. Dia tiba di gedung Bareskrim Polri pukul 11.35 WIB.Ko Erwin tiba setelah ditangkap saat hendak melarikan diri ke Malaysia. Dia terlihat mengalami luka tembak pada bagian kakinya, sehingga dibantu berjalan saat keluar dari mobil penyidik.Penyidik kemudian membawanya dengan kursi roda untuk menuju ruang penyidikan dan menjalani pemeriksaan. "Betul ada tindakan tegas terukur karena upaya melarikan diri dan ada perlawanan saat penangkapan," jelas Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol. Handik Zusen.Dalam kasus ini, Ko Erwin dijerat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) dan atau Pasal 137 Huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan pasal 609 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.

LensaDaily - Pemerintah Pusat pastikan daerah terdampak bencana tidak hanya memperoleh penambahan Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026, tetapi juga berbagai keringanan untuk provinsi terdampak bencana lainnya. Keringanan tersebut mulai dari kemudahan penyaluran anggaran, fleksibilitas penggunaan dana untuk penanganan bencana, hingga relaksasi pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).Kebijakan tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana secara virtual yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Tito berharap dana tersebut dapat segera disalurkan agar daerah terdampak bencana bisa langsung bergerak melakukan pemulihan.“Saya harap ini cepat disalurkan sehingga daerah-daerah yang terdampak bisa segera bergerak, membantu pemulihan pascabencana,” kata Tito Karnavian, secara virtual dari Jakarta, Rabu 21 Januari 2026.Rakor ini diikuti Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution dari kediaman pribadinya di Komplek Tasbih Medan, bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.Terkait penambahan TKD tahun 2026 yang merupakan usulan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Tito menjelaskan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor pada akhir November lalu, melainkan untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar.“Ini awalnya usulan Pak Bobby Nasution, mewakili Gubernur lainnya, kebijakan ini tidak hanya untuk terdampak bencana saja, seluruh daerah di provinsi tersebut, yang terdampak digunakan untuk pemulihan bencana, yang tidak terdampak digunakan untuk mitigasi atau seperti Nias, walau tidak terdampak bencana, inflasi di sana tinggi, jadi bisa digunakan untuk pemulihan ekonomi,” kata Tito.Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani menyampaikan, hingga saat ini pemerintah telah menyalurkan TKD sekitar Rp3,35 triliun. Adapun sisa anggaran sekitar Rp8,2 triliun akan segera disalurkan ke daerah-daerah terdampak bencana.“Alokasi awalnya Rp6,5 triliun, ada sekitar Rp5 triliun penambahan yang dialokasikan untuk tahun ini, kami harap pemerintah daerah siapkan rencana kegiatannya untuk pemulihan bencana agar bisa cepat dirasakan masyarakat,” kata Askolani.Rakor tersebut turut dihadiri secara virtual Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Sekjen Kemensos Robeen Rico, Deputi IV BNPB Jarwansyah, pejabat eselon I Kemendagri, serta para gubernur dan bupati dari wilayah Sumatera yang terdampak bencana.

LensaDaily - Pemerintah pusat resmi mengembalikan dana Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun kepada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan ini diambil untuk memperkuat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatra.Keputusan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (17/1/2026).TKD Disamakan dengan Tahun 2025Mendagri menjelaskan, Presiden Prabowo menyetujui agar besaran TKD untuk seluruh provinsi serta kabupaten/kota di Aceh, Sumut, dan Sumbar disamakan dengan alokasi tahun 2025, setelah sebelumnya mengalami efisiensi anggaran.“Presiden sudah memutuskan bahwa transfer keuangan daerah untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat disamakan dengan tahun 2025. Dengan demikian total tambahan anggarannya mencapai Rp10,6 triliun,” ujar Tito Karnavian di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra, Jakarta.Komitmen Pemerintah Pulihkan Daerah PascabencanaTito menegaskan, pemerintah pusat berkomitmen penuh dalam memulihkan kondisi masyarakat di tiga provinsi tersebut, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga perekonomian. Sejumlah kementerian dan lembaga telah dimobilisasi untuk mendukung proses pemulihan.“Pesan Presiden sangat jelas. Beliau memahami kesulitan daerah dan telah menggerakkan seluruh kekuatan pemerintah pusat, mulai dari Kementerian PUPR, Pendidikan, Kesehatan, TNI, Polri, BNPB, hingga Basarnas. Semua di-backup dan didorong,” katanya.Gotong Royong Pusat dan Daerah Jadi KunciMeski dukungan anggaran ditingkatkan, Mendagri menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah. Menurutnya, pemulihan pascabencana membutuhkan gotong royong antara pusat dan daerah agar anggaran yang diberikan benar-benar berdampak bagi masyarakat.“Daerah juga harus bergerak. Gotong royong itu penting. Tapi agar daerah kuat, anggarannya memang perlu ditambah,” ujarnya.Peringatan Keras: Dana Bencana Jangan DiselewengkanDalam kesempatan tersebut, Tito Karnavian mengingatkan keras agar dana TKD tidak disalahgunakan. Ia menegaskan bahwa penyelewengan anggaran bencana merupakan pelanggaran serius, baik secara hukum maupun moral.“Ini anggaran bencana. Kalau sampai diselewengkan, mudaratnya berlipat ganda. Ini pidana, tanggung jawab kepada Tuhan, dan sama saja menari di atas penderitaan masyarakat sendiri. Itu tidak boleh,” tegasnya.Rincian Pengembalian TKDAdapun rincian pengembalian dana TKD tersebut adalah sebagai berikut:Aceh (provinsi dan 23 kabupaten/kota): Rp1,6 triliunSumatera Utara (provinsi dan 33 kabupaten/kota): Rp6,3 triliunSumatera Barat (provinsi dan 19 kabupaten/kota): Rp2,7 triliunDana tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan daerah, antara lain untuk perbaikan jalan dan jembatan, penanganan pengungsi, normalisasi sungai, serta pembersihan lingkungan terdampak bencana.Transfer Dana Ditargetkan Pekan DepanMendagri memastikan pemerintah pusat akan mengawal proses penyaluran dana agar dapat segera diterima daerah. Ia menargetkan proses transfer dapat dimulai pada awal pekan depan melalui koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.“Saya harap minggu depan sudah bisa ditransfer. Hari ini Sabtu, jadi hari Senin mulai berjalan,” pungkasnya.Reporter : Mulyadi Muis

LensaDaily - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengelontorkan angggaran sebesar Rp852 miliar untuk revitalisasi 897 sekolah. Secara nasional, Kemendikdasmen anggarkan untuk revitalisasi mencapai Rp16,9 triliun untuk 16 ribu sekolah.Hal ini diungkapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof Abdul Mu'ti saat meresmikan Sekolah Penerima Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 di SMK Negeri 7 Medan, Jalan STM Medan, Minggu 4 Januari 2026.Menteri Dikdasmen Abdul Mu'ti menyatakan bahwa pemerintah pusat melalui kementeriannya terus berupaya menyukseskan Asta Cita keempat Presiden, yaitu membangun SDM yang unggul dan berkualitas."Secara nasional, anggaran revitalisasi mencapai Rp16,9 triliun untuk 16 ribu sekolah. Kami berharap bantuan ini, termasuk papan interaktif digital di Sumut, dapat segera digunakan secara maksimal," jelas Abdul Mu'ti dihadapan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution yang turut mendampingi.Dijelaskannya untuk wilayah Sumut, Abdul Mu'ti memaparkan alokasi bantuan dari pemerintah pusat telah digelontorkan dalam program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan.Antara lain anggaran Revitalisasi sebesar Rp852 miliar dengan sasaran sebanyak 897 satuan pendidikan, terdiri dari 34 PAUD, 400 SD, 240 SMP, 119 SMA, 88 SMK, 11 SLB, dan 5 PKBM/SKB.Untuk program Digitalisasi pendidikan di Sumut telah dibagikan sebanyak 1.778 papan interaktif digital untuk mendukung metode pembelajaran modern di semester genap 2026.Sedangkan Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menegaskan komitmennya dalam memprioritaskan sektor pendidikan sebagai motor penggerak pembangunan di Sumut. Antara lain dengan dimulainya program sekolah gratis di Kepulauan Nias dan daerah terdampak bencana, pada tahun 2026 ini.Dalam sambutannya, Bobby Nasution mengungkapkan bahwa Pemprov Sumut mengambil langkah cepat untuk menjamin keberlangsungan pendidikan di tengah tantangan bencana alam. Tercatat, sebanyak 50 SMA/SMK di Sumut terdampak banjir dan longsor di awal tahun ini."Senin esok, semester genap dimulai dan Pemprov Sumut sudah siap melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Meski ada dua sekolah yang belum bisa beraktivitas maksimal karena dampak bencana yang besar, kami pastikan penanganan terus berjalan Pak Menteri," ujar Bobby Nasution.Sebagai bentuk kepedulian, Bobby mengumumkan program sekolah gratis tahun 2026 bagi seluruh SMA dan SMK di Kepulauan Nias, serta wilayah yang terdampak bencana seperti Langkat, Tapanuli Tengah (Tapteng), Tapanuli Selatan (Tapsel), Tapanuli Utara (Taput), dan Kota Sibolga."Di Kepulauan Nias masih ditemukan desa tertinggal yang butuh perhatian penuh. Kami akan menggratiskan biaya sekolah di sana, serta membangun sekolah unggulan dan sekolah rakyat untuk mendukung visi Presiden," tambahnya.Kesempatan itu Bobby Nasution juga mengapresiasi dukungan besar dari pemerintah pusat. Ia berharap sinergi ini dapat membawa anak-anak Sumut menjadi penyumbang "emas" pada generasi Indonesia Emas 2045. "Kami ingin daerah kami memiliki SDM yang unggul. Terima kasih atas dukungan pemerintah pusat bagi pendidikan di Sumut," katanya.