LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di tiga provinsi terdampak yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ditunjuk sebagai Ketua Satgas.“Beliau menunjuk Bapak Jenderal Tito Karnavian, Mendagri sebagai Ketua Satgas yang didampingi oleh Wakil Ketua Satgas, Bapak Richard Tampubolon. Kemudian juga dibantu ada dewan pengarah yang akan diketuai Menteri Koordinator Bidang PMK,” ungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dalam keterangannya usai mengikuti taklimat awal tahun, Selasa 6 Januari 2026.Menurut Mensesneg, penunjukan Mendagri sebagai ketua satgas didasarkan pada luasnya wilayah terdampak yang mencakup tiga provinsi. “Dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Dalam Negeri, Bapak Presiden memiliki pertimbangan dan meyakini bahwa di bawah Pak Mendagri dapat dikoordinasikan dengan lebih baik,” jelasnya. Terkait target kerja, Menteri Pras menegaskan bahwa satgas akan bekerja secepat-cepatnya sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Sementara target prioritas pemerintah, kata Mensesneg berfokus pada pembangunan hunian yang layak bagi para warga terdampak. "Kalau target ya secepat-cepatnya. Kan tahap-tahapannya juga sudah ada ya. Untuk prioritas pertama tentunya adalah sesegera mungkin dibangun sebanyak-banyaknya hunian-hunian bagi saudara-saudara kita yang sekarang masih ada di pengungsian," katanya.Lebih lanjut, Mensesneg menyampaikan bahwa sejumlah pihak mulai dari kementerian/lembaga, Polri, hingga Danantara terlibat aktif dalam upaya pemulihan. Sementara Kementerian Pekerjaan Umum, menurut Mensesneg telah merencanakan penanganan berdasarkan data kerusakan. "Untuk yang rusak ringan dan rusak sedang dalam waktu secepat-cepatnya untuk direalisasikan kompensasi, supaya saudara-saudara kita bisa segera memperbaiki rumahnya masing-masing dan kembali dari pengungsian, kembali ke kediaman masing-masing," kata Mensesneg.

LensaDaily - Pendataan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap kerusakan rumah warga yang terdampak bencana banjir dan longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat mencapai sebanyak 213 ribu unit. BNPB akan menyiapkan biaya perbaikan kerusakan rumah warga terdampak bencana banjir dan longsor tersebut.Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, total kerusakan rumah akibat rangkaian bencana di Sumatra mencapai sekitar 213 ribu unit. Data tersebut disampaikan berdasarkan laporan terbaru yang diterima pemerintah pusat dan bersifat dinamis.“Kepala BNPB barusan menyampaikan data yang paling terbaru, karena memang ini datanya bergerak dinamis. Sehingga, total rumah yang terdampak itu lebih kurang 213.000,” ujar Mendagri, di Aceh Tamiang, Kamis 1 Desember 2026.Ia menjelaskan, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan memberikan bantuan biaya perbaikan rumah. Nantinya bantuan akan diberikan sesuai dengan tingkat kerusakan.Rumah dengan kategori rusak ringan akan mendapat bantuan Rp15 juta, sementara rusak sedang sebesar Rp30 juta. Selain itu, Kementerian Sosial juga akan menyalurkan bantuan tambahan untuk kebutuhan rumah tangga dan pemulihan ekonomi warga terdampak.“Data ini juga digunakan Kemensos untuk memberikan pembiayaan Rp3 juta untuk menambah bantu isi rumahnya. Kursi, tempat tidur yang rusak misalnya, dan untuk ekonominya Rp5 juta,” ungkapnya.Sementara, untuk rumah dengan kategori rusak berat maupun rumah yang hilang, pemerintah akan menyiapkan penggantian hunian. Skema bantuan yang disiapkan meliputi hunian sementara atau pemberian dana tunggu hunian (DTH) bagi warga terdampak.“Dan konsepnya adalah disiapkan hunian sementara atau mereka punya pilihan diberikan juga biaya daftar tunggu. Dana tunggu hunian,” jelasnya.Meski demikian, Tito menegaskan bahwa angka 213 ribu rumah rusak tersebut masih dapat berubah seiring masuknya laporan terbaru dari daerah. Ia meminta pemerintah daerah untuk segera menyampaikan data lapangan secara cepat dan terkoordinasi.

LensaDaily - Presiden RI Prabwo Subianto geram dengan sikap Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS yang pergi ibadah umrah bersama keluargnaya saat wilayah dan rakyatnya terdampak banjir dan longsor. Prabowo menginstruksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memproses Mirwan MS.Instruksi tersebut Prabowo sampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana se-Sumatera di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu, 7 Desember 2025.  Awalnya, Prabowo menyapa para bupati yang hadir dalam rapat tersebut dan mengapresiasi para kepala daerah tersebut yang masih terus berjuang untuk menghadapi kesulitan.“Hadir semua bupati, terima kasih ya para bupati kalian yang terus berjuang untuk rakyat memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” kata Prabowo.Prabowo lalu menyinggung Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang 'lari' saat bencana melanda wilayah Aceh Selatan. Prabowo meminta Tito memproses Mirwan. "Kalau yang mau lari, lari aja nggak apa-apa, dicopot Mendagri bisa ya, diproses," ujar Prabowo."Itu kalau tentara namanya desersi itu dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah aduh itu tidak bisa tuh, sorry tuh, saya nggak mau tanya partai mana," imbuhnya.Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono mengatakan bahwa pihaknya sangat menyayangkan tindakan kadernya Mirwan Ms yang menjabat sebagai Bupati Aceh Selatan. Maka itu, Gerindra mengambil sikap tegas terhadap Mirwan dengan memberhentikannya sebagai kader.Hal itu dilakukan, usai viralnya pemberitaan Mirwan pergi umrah meninggalkan rakyatnya yang tengah ditimpa musibah banjir. "Tadi saya dilaporkan mengenai Bupati Aceh Selatan yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra kabupaten Aceh Selatan. Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan, oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan," kata Sugiono di Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025.Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benny Irwan merespons hal tersebut dengan  kecewa. Menurut dia, seharusnya hal itu tidak seharusnya dilakukan saat warganya masih menderita karena bencana.“Kami sangat menyayangkan sekali, begitu mengetahui dari media bahwa Bupati Aceh Selatan saat ini dikabarkan sedang berada di tanah suci melaksanakan ibadah umrah,” kata Benny saat dikonfirmasi terpisah.Benny mengingatkan, saat ini Kabupaten Aceh Selatan menjadi salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang  terdampak bencana alam banjir dan tanah longsor. “Dalam suasana terdampak bencana, dimana masih terdapat kerusakan dan keterbatasan yang menuntut penanganan dan pemulihan yang segera, maka kehadiran dan keberadaan kepala daerah sangat dibutuhkan ditengah-tengah warga masyarakatnya,” kata dia.

LensaDaily - Kebijakan efisiensi suntikan atau transfer daerah dari Pemerintah Pusat yang diputuskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, diminta dihentikan. Penghentian ini harus dilakukan, jika terus dilanjutkan maka pemerintah daerah tidak sanggup untuk menopang kebutuhan belanja daerahnya.“Kita harus menyadari bahwa ekonomi di daerah sangat tergantung pada APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah). Dan hampir 80 persen APBD kita tergantung pada APBN, transfer keuangan atau transfer pusat ke daerah,” ujar Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda saat memimpin Rapat kerja Komisi II DPR RI dengan beberapa Menteri Mitra kerjanya, termasuk Mendagri, Tito Karnavian di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 15 September 2025.Pihaknya juga minta Mendagri untuk melihat gejolak demonstrasi yang terjadi di beberapa daerah belakangan ini. Salah satunya dengan cara melakukan relaksasi kebijakan TKD (Transfer ke Daerah) di Caturwulan terakhir di tahun 2025 ini. Hal itu semata agar ekonomi dan stabilitas ekonomi, politik di daerah juga bisa terjaga dengan baik.Politisi Fraksi Partai NasDem ini mengakui bahwa sejatinya DPR sebagai lembaga pengawas tidak memiliki wewenang langsung menentukan berapa besar alokasi APBN yang ditransfer ke APBD (daerah). Dengan kata lain, penetapan anggaran sepenuhnya menjadi domain atau wewenang pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kemendagri.Sementara tugas pengawasan yang dilakukan DPR RI lebih untuk memastikan dana yang sudah ditransfer sesuai aturan, tepat sasaran, serta digunakan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya pihaknya hanya bisa mengingatkan agar formulasi anggaran di tahun berikutnya lebih baik, sehingga gejolak ekonomi dan politik seperti sebelumnya tidak terjadi lagi.“Mari angka ini diselamatkan dulu agar kemudian ketika kita bicara APBN 2026 kita punya napas untuk bukan hanya menjaga ekonomi tetapi juga menjaga stabilitas termasuk hubungan pusat dan daerah,” tambahnya.Dalam kesempatan itu terungkap bahwa berdasarkan surat bersama Menkeu, Menteri PPN/Bappenas, tanggal 24 Juli 2025 ditetapkan pagu anggaran Kemendagri tahun anggaran 2026 sebesar Rp7,8 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar Rp 4,55 triliun, dibandingkan pagu indikatif 2026 sebelumnya yang hanya Rp 3,24 triliun.

LensaDaily - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan kesiapan Kota Medan dalam pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Hal ini usai Rico mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Terbatas yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Kamis 17 Juli 2025.Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq. Selain Rico Waas, Rakor ini juga diikuti 23 Wali Kota dan 4 Bupati dari berbagai daerah di Indonesia. Adapun tujuan Rakor ini digelar guna membahas kesiapan daerah dalam pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin Rakor ini, bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq. Saat memberikan sambutan, Zulkifli Hasan mengimbau agar setiap kepala daerah segera berkoordinasi terkait kesiapan lahan dan pemilihan teknologi yang akan digunakan di wilayahnya masing-masing. “Proses ini harus segera dimulai agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan program nasional ini,” kata Zulkifli Hasan.Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menjelaskan, materi yang dibahas dalam rapat itu terkait kesiapan daerah-daerah dalam Pembangunan PSEL, yang ditargetkan sebagai solusi jangka panjang terhadap persoalan penumpukan sampah.Dikatakan Rico Waas, Pemko Medan juga akan segera menindaklanjuti imbauan yang disampaikan Menko Pangan agar kepala daerah segera berkoordinasi mengenai kesiapan lahan dan pemilihan teknologi yang akan digunakan di wilayah masing-masing.“Kita berharap, nantinya PSEL ini bisa mengubah beban sampah menjadi sumber daya energi listrik yang bermanfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kota Medan,” harap Rico Waas.