LensaDaily - Polemik royalti musik yang belakangan menjadi sorotan dan terjadinya pro-kontra diharapkan segera diselesaikan. Sedangkan royalti musik adalah kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan bukan merupakan pajak atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).Anggota DPR RI Sigit Purnomo Said atau yang biasa disebut Pasha Ungu memberikan tanggapannya terkait hal tersebut. Sigit menilai awal permasalahan royalti musik ini adalah karena kendala sosialisasi yang tidak maksimal.“Saya memandang akar permasalahannya adalah sosialisasi yang tidak maksimal karena saya sebagai musisi merasa baru sekarang-sekarang ini isunya agak masif dan saya sebagai musisi dulu jujur agak kurang peka soal aturan ini,” ujar Sigit mengutip dpr.go.id, Minggu 17 Agustus 2025.Sigit menjelaskan bahwa masih banyak musisi yang belum tersampaikan terkait aturan royalti lagu ini. Ia menilai ada beberapa pihak yang belum efektif dalam melakukan sosialisasi terhadap pengumpulan royalti musik. "(Sosialisasi) Sudah dimulai sejak 2014 cuman memang masih banyak musisi yang belum tersampaikan atas sosialisasi soal aturan ini, pihak pihak yang harusnya  melakukan sosialisasi mungkin kurang berjalan efektif,” ujar Politisi Fraksi PAN ini.Sigit pun berharap polemik ini bisa diselesaikan sesegera mungkin terlebih polemik ini sudah cukup lama terjadi."Harapan tentu segera selesai supaya tidak bertele-tele menjadi polemik yang semakin besar kan banyak keluarga yang bergantung pada industri ini. Mudah-mudahan di ulang tahun Indonesia ke-80 ini menjadi hadiah untuk industri musik. Insyaallah periode ini bisa selesai,” pungkas Anggota Komisi VIII DPR RI ini.

LensaDaily - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan menolak keras tour konser duo musisi elektronik asal Inggris 'Honne' yang diduga akanmenadi panggung  menyuarakan dukungan terhadap LGBT di Kota Medan. Honne akan menggelar tour konser disejumlah daerah di Indonesia dan Kota Medan sebagai tempat pertama penampilan Honne dengan duo personilnya, Andy Clutterbuck dan James Hatcher.Berdasarkan informasi dikutip dari instagram @hellohonne, rencana konser Honne akan digelar pada Kamis 31 Juli 2025. Kota Medan sebagai konser pertama, dalam tour di Indonesia. Konser tersebut, informasi beredar akan berlangsung di Hotel Santika, Kota Medan. Selanjutnya, di Jakarta 2 Agustus 2025. Surabaya 3 Agustus 2025. Lalu, Bandung 6 Agustus 2025, Makassar 8 Agustus 2025 dan Pekan Baru 10 Agustus 2025.Alasan penolakan pertunjukan musik ini, karena MUI Kota Medan menilai James Hatcher dan Andy Clutterbuck, yang merupakan personel Honne akan membawa pesan dukungan terhadap perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).Penolakan konser Honne di Kota Medan, disampaikan langsung oleh Ketua MUI Kota Medan, H. Hasan Matsum, MAg, Sabtu 19 Juli 2025. Ia mengatakan bahwa pihaknya, menolak segala bentukan promosi dukungan terhadap LGBT."MUI Kota Medan menolak segala bentuk aktivitas publik termasuk konser, pertunjukan, kampanye sosial, hingga konten digital, baik secara langsung maupun tidak langsung membawa pesan dukungan terhadap perilaku LGBT," sebut Hasan.Hasan menjelaskan MUI Kota Medan tidak melarang pertunjukan musik atau konser digelar di ibu kota Provinsi Sumut ini. Tapi, ia menyoroti pesan disampaikan dalam konser tersebut, diduga kuat menjadi ajang promosi LGBT.Atas hal itu, Hasan mengatakan MUI berkewajiban menolak segala kegiatan yang bertentangan, dengan ajaran agama dan nilai-nilai masyarakat. "Ini bukan soal pribadi atau kelompok. Tapi menjaga ruang publik kita, agar tidak dijadikan tempat kampanye nilai-nilai yang merusak moral dan tatanan sosial,” jelas Hasan.Hasan mengimbau Pemerintah daerah, untuk tidak memberikan izin penyelenggaraan konser tersebut. Termasuk, pemerintah daerah dan penyelenggara acara, lebih selektif dalam memberikan izin terhadap kegiatan publik. Terutama melibatkan tokoh atau musisi yang pernah menyatakan dukungan terhadap LGBT diberbagai platform."Kita harus waspada. Jangan beri ruang kepada bentuk-bentuk penyusupan nilai yang bertentangan dengan agama dan norma masyarakat. Generasi muda kita harus dilindungi dari normalisasi penyimpangan, dalam bentuk apa pun,” kata Hasan.Hasan mewakili MUI jmenekankan bahwa penolakan ini, tidak bermaksud mencederai siapapun secara pribadi, tetapi merupakan bentuk tanggungjawab moral dan sosial untuk menjaga nilai-nilai yang hidup dan dipegang oleh masyarakat secara luas.“Kami tidak dalam posisi memusuhi siapapun. Tapi kami punya kewajiban untuk menyuarakan penolakan terhadap hal-hal yang merusak moral dan tidak sesuai dengan prinsip hidup masyarakat kita,” jelas Hasan Matsum.