LensaDaily - Onadio Leonardo alias Onad menjalani pemeriksaan lanjutan, usai ditangkap atas penyalahgunaan narkoba. Polisi membawa artis Onadio Leonardo ke Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta, usai pihak kekuarga mengajukan permohonan rehabilitasi.Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, mengatakan bahwa penyidik membawa Onad ke BNNP DKI Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Asesmen yang dilakukan BNNP DKI akan menentukan apakah Onad bisa menjalani rehabilitasi medis dan sosial, atau tetap melanjutkan proses hukum di kepolisian.“Iya benar, saat ini dibawa ke BNNP DKI untuk dilakukan asesmen,” jelas Kombes Pol. Budi, Senin 3 November 2025.Menurut Kombes Pol. Budi, langkah Onad yang dikenal sebagai musisi itu mengajukan rehabilitasi merupakan hak hukum setiap pengguna narkotika, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.“Undang-undang memberikan ruang penyelamatan bagi pengguna dan pecandu, yaitu dengan dilakukan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika,” ungkapnya.Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Barat turut menangkap Beby Prisillia Gustiansyah istri dari artis sekaligus musisi Leonardo Arya atau Onadio Leonardo. Penangkapan terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba.Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Pol. Ade Ary Syam Indradi menyampaikan, Beby dan Onadio ditangkap di Perumahan Trevista West Rempoa, kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Keduanya ditangkap usai diduga mengkonsumsi ekstasi."Benar ditangkap bersama wanita berinisial B (Istrinya)," jelasnya kepada wartawan, Jumat 31 Oktober 2025.Ia menyebut, penangkapan Beby bersama Onadio adalah hasil pengembangan polisi terhadap satu orang pria lain di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Keduanya kini masih terus diperiksa."Kemarin dalam proses rangkaian penangkapan ini, diamankan total ada 3 orang yang diamankan," pungkasnya.

LensaDaily - Polemik royalti musik yang belakangan menjadi sorotan dan terjadinya pro-kontra diharapkan segera diselesaikan. Sedangkan royalti musik adalah kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan bukan merupakan pajak atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).Anggota DPR RI Sigit Purnomo Said atau yang biasa disebut Pasha Ungu memberikan tanggapannya terkait hal tersebut. Sigit menilai awal permasalahan royalti musik ini adalah karena kendala sosialisasi yang tidak maksimal.“Saya memandang akar permasalahannya adalah sosialisasi yang tidak maksimal karena saya sebagai musisi merasa baru sekarang-sekarang ini isunya agak masif dan saya sebagai musisi dulu jujur agak kurang peka soal aturan ini,” ujar Sigit mengutip dpr.go.id, Minggu 17 Agustus 2025.Sigit menjelaskan bahwa masih banyak musisi yang belum tersampaikan terkait aturan royalti lagu ini. Ia menilai ada beberapa pihak yang belum efektif dalam melakukan sosialisasi terhadap pengumpulan royalti musik. "(Sosialisasi) Sudah dimulai sejak 2014 cuman memang masih banyak musisi yang belum tersampaikan atas sosialisasi soal aturan ini, pihak pihak yang harusnya  melakukan sosialisasi mungkin kurang berjalan efektif,” ujar Politisi Fraksi PAN ini.Sigit pun berharap polemik ini bisa diselesaikan sesegera mungkin terlebih polemik ini sudah cukup lama terjadi."Harapan tentu segera selesai supaya tidak bertele-tele menjadi polemik yang semakin besar kan banyak keluarga yang bergantung pada industri ini. Mudah-mudahan di ulang tahun Indonesia ke-80 ini menjadi hadiah untuk industri musik. Insyaallah periode ini bisa selesai,” pungkas Anggota Komisi VIII DPR RI ini.

LensaDaily - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan menolak keras tour konser duo musisi elektronik asal Inggris 'Honne' yang diduga akanmenadi panggung  menyuarakan dukungan terhadap LGBT di Kota Medan. Honne akan menggelar tour konser disejumlah daerah di Indonesia dan Kota Medan sebagai tempat pertama penampilan Honne dengan duo personilnya, Andy Clutterbuck dan James Hatcher.Berdasarkan informasi dikutip dari instagram @hellohonne, rencana konser Honne akan digelar pada Kamis 31 Juli 2025. Kota Medan sebagai konser pertama, dalam tour di Indonesia. Konser tersebut, informasi beredar akan berlangsung di Hotel Santika, Kota Medan. Selanjutnya, di Jakarta 2 Agustus 2025. Surabaya 3 Agustus 2025. Lalu, Bandung 6 Agustus 2025, Makassar 8 Agustus 2025 dan Pekan Baru 10 Agustus 2025.Alasan penolakan pertunjukan musik ini, karena MUI Kota Medan menilai James Hatcher dan Andy Clutterbuck, yang merupakan personel Honne akan membawa pesan dukungan terhadap perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).Penolakan konser Honne di Kota Medan, disampaikan langsung oleh Ketua MUI Kota Medan, H. Hasan Matsum, MAg, Sabtu 19 Juli 2025. Ia mengatakan bahwa pihaknya, menolak segala bentukan promosi dukungan terhadap LGBT."MUI Kota Medan menolak segala bentuk aktivitas publik termasuk konser, pertunjukan, kampanye sosial, hingga konten digital, baik secara langsung maupun tidak langsung membawa pesan dukungan terhadap perilaku LGBT," sebut Hasan.Hasan menjelaskan MUI Kota Medan tidak melarang pertunjukan musik atau konser digelar di ibu kota Provinsi Sumut ini. Tapi, ia menyoroti pesan disampaikan dalam konser tersebut, diduga kuat menjadi ajang promosi LGBT.Atas hal itu, Hasan mengatakan MUI berkewajiban menolak segala kegiatan yang bertentangan, dengan ajaran agama dan nilai-nilai masyarakat. "Ini bukan soal pribadi atau kelompok. Tapi menjaga ruang publik kita, agar tidak dijadikan tempat kampanye nilai-nilai yang merusak moral dan tatanan sosial,” jelas Hasan.Hasan mengimbau Pemerintah daerah, untuk tidak memberikan izin penyelenggaraan konser tersebut. Termasuk, pemerintah daerah dan penyelenggara acara, lebih selektif dalam memberikan izin terhadap kegiatan publik. Terutama melibatkan tokoh atau musisi yang pernah menyatakan dukungan terhadap LGBT diberbagai platform."Kita harus waspada. Jangan beri ruang kepada bentuk-bentuk penyusupan nilai yang bertentangan dengan agama dan norma masyarakat. Generasi muda kita harus dilindungi dari normalisasi penyimpangan, dalam bentuk apa pun,” kata Hasan.Hasan mewakili MUI jmenekankan bahwa penolakan ini, tidak bermaksud mencederai siapapun secara pribadi, tetapi merupakan bentuk tanggungjawab moral dan sosial untuk menjaga nilai-nilai yang hidup dan dipegang oleh masyarakat secara luas.“Kami tidak dalam posisi memusuhi siapapun. Tapi kami punya kewajiban untuk menyuarakan penolakan terhadap hal-hal yang merusak moral dan tidak sesuai dengan prinsip hidup masyarakat kita,” jelas Hasan Matsum.