LensaDaily - Dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk Nusa Tenggara Timur sebesar Rp24 miliar harus dikembalikan karena puluhan ribu siswa tidak melakukan pencairan bantuan pendidikan tersebut. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan daerah lainnya yang kekurangan dan kondisi PIP untuk NTT ini berujung pada pengembalian anggaran ke kas negara.“Serapan PIP itu memang mengecewakan karena ada Rp24 miliar yang dikembalikan ke kas negara. Artinya ada 34 ribu siswa yang tidak melakukan pencairan,” ujar Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah mengutip dpr.go.id, Jumat 24 April 2026.Ia mengaku prihatin karena anggaran yang telah diperjuangkan di tingkat nasional justru tidak dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.“Ini sangat menyakitkan hati saya sebagai wakil NTT yang memperjuangkan anggaran di tingkat nasional dan ini tidak dicairkan,” katanya.Anita menilai salah satu penyebab rendahnya penyerapan dana PIP adalah lemahnya koordinasi dari dinas pendidikan setelah mengusulkan nama penerima bantuan.Menurut dia, dinas pendidikan seharusnya menyampaikan informasi kepada pihak sekolah agar segera memberitahukan kepada siswa dan orang tua terkait jadwal pencairan.“Dinas seharusnya ketika mereka mengusulkan, mereka memberitahukan kepada kepala-kepala sekolah. Jadi ketika waktunya pencairan mereka buka data, mereka lihat SK, mereka beritahu kepada orang tua siswa,” ujarnya.Ia juga menyoroti kurangnya kepedulian sejumlah kepala sekolah dalam memastikan bantuan sampai kepada penerima yang berhak.“Ini yang tidak dilakukan, artinya kepala sekolah banyak yang tidak peduli,” katanya.Anita menegaskan tanggung jawab utama ada pada kepala dinas pendidikan untuk mengawasi pelaksanaan program serta menginstruksikan sekolah melakukan pengecekan data penerima.Menurutnya, operator sekolah seharusnya membuka data penerima setelah surat keputusan terbit, kemudian menghubungi orang tua siswa agar pencairan dapat segera dilakukan.Program Indonesia Pintar merupakan bantuan pemerintah untuk mendukung biaya pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu. Karena itu, Anita meminta seluruh pemangku kepentingan di NTT memperbaiki koordinasi agar kejadian serupa tidak terulang dan dana bantuan dapat terserap maksimal.
24 April 2026Tag: siswa
LensaDaily - Sebanyak 400 siswa terbaik nasional dinyatakan lolos dan berhak melanjutkan ke Seleksi Terpusat SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB). Ke-400 siswa yang dinyatakan lolos ini hasil Nusantara Standard Test (NST) Tahap II dalam rangka Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.Dari total 3.000 peserta yang lolos NST Tahap 1, sebanyak 2.644 siswa hadir mengikuti NST Tahap II, mencatat tingkat partisipasi 88,13% dari seluruh Provinsi di Indonesia.NST Tahap II menguji kompetensi Matematika dan IPA (soal dalam Bahasa Inggris), serta Bahasa Inggris. Perhitungan skor menggunakan pendekatan Item Response Theory (IRT), dengan menghitung berdasarkan tingkat kesulitan soal yang dianalisis dari pola jawaban seluruh populasi peserta. Pendekatan ini memastikan pengukuran kemampuan berlangsung objektif, adaptif, dan presisi.Penetapan kelulusan dilakukan berdasarkan merit ranking nasional NST Tahap II. Data menunjukkan ketatnya seleksi, dengan skor NST peserta Top 400 berada pada rentang 630 hingga 770, sementara rata-rata nasional 580. Ini menunjukan bahwa peserta yang lolos berada jauh di atas rata-rata nasional.Dari total 2.644 peserta NST Tahap II, hanya sekitar 15,1% yang masuk dalam kategori 5-7 (Baik hingga Luar Biasa) berdasarkan skala prediktif International Baccalaureate (IB), dan kelompok inilah yang kemudian ditetapkan sebagai 400 peserta terbaik nasional.Ketua Tim SPMB Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia (YPKBI), Dewi Amri menyampaikan, “SPMB SMA KTB bukan sekadar seleksi akademik. Sistem seleksi dirancang transparan, berbasis data, dan meritokrasi. Empat ratus peserta yang lolos merupakan representasi potensi terbaik bangsa yang telah melewati standar akademik tinggi dan evaluasi yang objektif.” Ia menegaskan, “Penetapan berdasarkan NST Tahap II memastikan seleksi tetap adil dan memberi ruang kompetisi yang setara bagi seluruh peserta.”Sebanyak 400 peserta terbaik berasal dari SMP di 28 provinsi berbeda. Sepuluh provinsi dengan jumlah peserta terbanyak meliputi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Banten, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan. Komposisi peserta Top 400 terdiri dari 251 laki-laki (62,75%) dan 149 perempuan (37,25%). Berdasarkan asal sekolah, peserta berasal dari negeri 44%, swasta (kurikulum nasional) 42,5%, dan swasta (kurikulum internasional) 13,5%. Data ini mencerminkan bahwa capaian tinggi tidak semata ditentukan oleh latar sekolah internasional, melainkan oleh kesiapan akademik dan daya saing individu.“YPKTB memastikan SMA KTB menjadi ruang seleksi yang adil dan bermartabat. Sistem ini menjaring anak-anak terbaik bangsa tanpa membedakan asal daerah maupun jenis sekolah. Yang dinilai adalah potensi, integritas, dan kapasitas untuk tumbuh menjadi pemimpin masa depan,” ujar Irjen. Pol. Anwar, S.IK., M.Si., Ketua Yayasan Kemala Taruna Bhayangkara (YPKTB) sekaligus Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia.“Kehadiran peserta dari 28 provinsi menegaskan bahwa agenda membangun generasi unggul adalah agenda nasional. SMA KTB hadir sebagai bagian dari ikhtiar strategis menyiapkan kader bangsa yang siap bersaing secara global,” kata Anwar.Pada tahap selanjutnya, ke-400 peserta akan mengikuti rangkaian seleksi akhir yang mencakup tes akademik lanjutan, IELTS prediction test, pemeriksaan kesehatan (rikkes), tes psikologi dan PMK, uji kesamaptaan jasmani, LGD, serta wawancara orang tua dan siswa.SPMB SMA KTB 2026 menjadi tahapan penting untuk menjaring calon peserta didik yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap ditempa dalam lingkungan pendidikan berasrama yang menekankan disiplin, karakter, kepemimpinan, serta kesiapan berkiprah di tingkat nasional dan global.SMA KTB, di bawah Yayasan Kemala Taruna Bhayangkara (YPKTB) dengan dukungan Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia (YPKBI), berkomitmen menjaga proses seleksi yang kredibel dan akuntabel, serta menghadirkan ekosistem pembinaan yang kuat bagi putra-putri terbaik bangsa.
28 Februari 2026LensaDaily - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan tidak ada pemaksaan bagi sekolah mana pun untuk menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak boleh memaksa sekolah agar para siswanya menjadi penerima manfaat MBG.“Para Kepala SPPG tidak boleh memaksa. Kalau ada sekolah yang tidak mau menerima MBG, karena misalnya para siswa sekolah itu anak-anak orang yang mampu, ya nggak papa,” kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang mengutip bgn.go.id, Senin 26 Januari 2026.Hal tersebut dikatakan Nanik dalam acara Koordinasi dan Evaluasi bersama Forkompimda, Kasatpel, Yayasan, Mitra, Korwil, dan seluruh Kepala SPPG se Kabupaten Banyuwangi di Kota Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu 24 Januari 2026.Nanik menjelaskan hal itu saat seorang Kepala SPPG dari salah satu Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi mengeluhkan kesulitannya dalam memperbanyak jumlah penerima manfaat MBG di Kecamatannya. Penyebabnya, beberapa sekolah elit dengan jumlah siswa ribuan, menolak menerima MBG. “Sekolah itu tetap tidak mau menerima, walaupun sudah meminta bantuan Danramil maupun Kapolsek,” ujarnya.Prinsipnya, kata Nanik, pemerintah memang ingin memberikan MBG kepada seluruh anak Indonesia, agar tidak ada seorang pun anak Indonesia yang tidak mendapatkan gizi yang baik. Tapi, penerimaan MBG sifatnya suka rela. Tidak boleh ada pemaksaan apalagi intimidasi dari SPPG atau dari instansi mana pun, bahwa seolah-olah sekolah yang tidak mau menerima MBG berarti tidak menyukseskan program pemerintah.Karena itu, jika sekolah-sekolah elit sudah mampu mencukupi kebutuhan gizi bagi para siswanya, dan kemudian memutuskan untuk tidak menerima MBG, maka hal itu tidak menjadi masalah. “Pokoknya, Ka SPPG kami, dari BGN tidak ada unsur pemaksaan sedikit pun,” kata Ketua Harian Tim Koordinasi Pelaksana Program MBG yang melibatkan 17 Kementerian dan Lembaga itu.Nanik kemudian menyarankan agar para Kepala SPPG berkeliling di wilayah cakupannya, untuk mencari penerima manfaat lainnya yang lebih membutuhkan. Misalnya ke pesantren-pesantren kecil, anak-anak putus sekolah, anak-anak jalanan yang masih usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. “Masih banyak yang belum menerima MBG, sementara mereka sangat membutuhkan,” kata mantan wartawan senior itu.
26 Januari 2026LensaDaily - Sebanyak 14.582 pelajar terbaik dari seluruh penjuru Indonesia mengikuti Nusantara Standard Test (NST) sebagai bagian dari rangkaian seleksi penerimaan Angkatan Kedua SMA Kemala Taruna Bhayangkara. Seleksi ini menjadi tahapan awal untuk menjaring calon siswa unggulan yang akan dibina melalui sistem pendidikan berasrama berstandar nasional.Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan apresiasinya atas antusiasme dan semangat ribuan pelajar yang mengikuti seleksi tersebut. Ia menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara ketat, transparan, dan berjenjang.“Hari ini saya menyaksikan langsung semangat 14.582 pelajar terbaik dari seluruh Indonesia yang mengikuti Nusantara Standard Test (NST) dalam seleksi Angkatan Kedua SMA Kemala Taruna Bhayangkara. Dari ribuan peserta ini, hanya 180 siswa yang akan terpilih melalui proses seleksi nasional yang transparan dan berjenjang,” ujar Komjen Pol Dedi Prasetyo.Menurutnya, seleksi NST tidak semata-mata mengukur kemampuan akademik, namun juga menilai aspek karakter, integritas, kesiapan mental, serta kondisi fisik para peserta. Hal ini sejalan dengan visi SMA Kemala Taruna Bhayangkara dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara mental dan berakhlak kuat.“Seleksi ini tidak hanya menilai kemampuan akademik, tetapi juga karakter, integritas, kesiapan mental, dan fisik. Dukungan lintas sektor yang kuat menjadi bukti komitmen bersama dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing global,” tambahnya.SMA Kemala Taruna Bhayangkara diharapkan menjadi salah satu pusat pendidikan unggulan nasional yang mampu melahirkan calon pemimpin masa depan bangsa, dengan landasan nilai kebangsaan, kedisiplinan, dan integritas yang kuat.
11 Januari 2026LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto mengunjungi para korban kecelakaan mobil pengangkut bertuliskan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta. Kunjungan yang dilakukan di Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Koja, Selasa (16/12/2025), merupakan bentuk empati dan perhatian langsung Presiden terhadap para korban, khususnya anak-anak dan tenaga pendidik yang terdampak.Sebanyak sembilan pasien sempat menjalani perawatan di RSUD Koja, dengan enam diantaranya telah diperbolehkan kembali ke rumah. Sementara itu, tiga pasien lainnya masih menjalani perawatan intensif dan mendapatkan pemantauan medis secara ketat.Pasien yang dikunjungi Presiden yakni Fillio yang tengah dirawat di pediatric intensive care unit (PICU) pascaoperasi rekonstruksi wajah. Tidak hanya itu, Presiden juga mengunjungi Maryono, seorang guru yang menjalani perawatan pascaoperasi akibat patah kaki, serta Werren, siswa yang masih dirawat inap dengan kondisi yang dilaporkan makin stabil.Dari tim dokter, Presiden Prabowo pun mendapatkan penjelasan langsung mengenai kondisi terkini para korban serta langkah-langkah perawatan yang tengah dilakukan. Saat menjenguk Fillio, Presiden menyapa dengan hangat dan penuh perhatian.“Cepat sembuh ya. Begitu sembuh nanti makan. Sehat-sehat ya, Filio. Baik-baik kamu ya. Hebat, yang berani,” ucap Presiden memberikan semangat kepada Fillio.Sementara kepada Werren, Presiden turut memberikan pesan motivasi agar tetap bersemangat menjalani perawatan dan pendidikan.“Belajar yang baik ya. Nanti kamu bisa jaga nenek,” ujar Presiden.Kunjungan Presiden Prabowo ini menegaskan komitmen pemerintah hadir langsung, serta memberikan perhatian dan dukungan moral. Presiden turut memastikan para korban mendapatkan perawatan terbaik hingga kembali pulih dan beraktivitas kembali.
17 Desember 2025


