LensaDaily - Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2024. Pemilu 2024 ini menjadi yang terpanjang dalam sejarah Indonesia. Namun, di balik keberhasilan Pemilu 2024 ini, ternyata masih ada kekerasan berbasis gender dan misinformasi selama Pemilu, termasuk pada perempuan.
Hal ini diungkapkap anggota DPR RI Puteri Komarudin saat hadir sebagai panelis dalam Konferensi bersama Women Legislators in Defence, Security and Peace di Singapura, Kamis (20/2/25).
“Selama Pemilu, perempuan rentan mengalami diskriminasi dan kekerasan seksual di ruang publik maupun di ruang digital. Bahkan ruang digital juga dimanfaatkan untuk menyebar ujaran kebencian dan hoaks. Saya sendiri juga pernah menjadi korban dari penggiringan opini negatif hingga perkataan kasar di media sosial,” ucap Puteri yang merupakan politisi dari Fraksi Partai Golkar.
Dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, selama Pemilu 2024, Puteri mengungkapkan terkait kampanye Komnas Perempuan menyebut menerima berbagai laporan yang masih menormalisasi pernyataan seksis, subordinasi perempuan, dan kekerasan seksual. Pada tahun 2023, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mencatat menerima 55 laporan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan penyelenggara Pemilu.
“Untuk menanggulangi hal ini, Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi, di antaranya UU Pemilu, UU Pilkada, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Perlindungan Data Pribadi dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi ini bertujuan untuk melarang penyampaian berita bohong, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, penyalahgunaan data pribadi, hingga kekerasan seksual,” ungkap Puteri.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Puteri juga menyebut Kementerian Komunikasi dan Digital RI telah melakukan sejumlah langkah, seperti kampanye Pemilu damai di berbagai platform, pengawasan komunikasi publik, patroli siber di ruang media. Hal ini lantaran ditemukan 2.852 konten haoks selama Pemilu 2024.
“Hal ini dilakukan untuk menangani konten negatif, misalnya misinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian selama Pemilu. Pemantauan ini semakin intensif dalam menangani konten negatif yang beredar di ruang digital, termasuk hoaks yang berkaitan dengan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi,” jelas Puteri.
Dikutip dari dpr.go.id, Puteri hadir dalam sesi panel bertajuk “The Impacts of Disinformation on the Work of Female MPs and Strategies to Deal with iIt”. Dalam sesi ini, turut hadir pembicara dari anggota parlemen negara lain, yaitu Dr. Zanetor Agyeman-Rawlings dari Ghana, Senator Angkhana Neelapaijit dari Thailand, Anastasiya Radina dari Ukraina.***
Belum Ada Komentar Untuk Postingan Ini